Suara.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) DPD RI sekaligus Ketua Komite III, Hasan Basri mengkritik gaya kepemimpinan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti karena dicap otoriter. Hal itu merujuk diubahnya Tatib DPD Ri yang dilakukan secara sepihak oleh La Nyalla.
"Kita selama dua tahun ini sudah cukup diam dengan kepemimpinan. Yang cukup otoriter dipaksakan hanya untuk kepentingan pribadi pimpinan DPD RI. Puncaknya memang pada Sidang Paripurna. Ada kesewenang-wenangan pimpinan merancang tata tertib yang mereka rancang dan susun sendiri," kata Hasan dalam konferensi persnya di Kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Ia menyampaikan, jika pengubahan Tatib dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terlebih pengubahan juga terkesan dipaksakan untuk mengakomodir kepentingan sendiri.
"Kenapa Omnibus Law kalah di MK, karena ada proses yang tidak dilewati, ini sama. Di DPD RI sengaja ingin mengesahkan tata tertib karena sebelumnya mereka sudah deklarasi calon pimpinan," ungkapnya.
"Ini melanggar karena yang kita pakai Tata Tertib Nomor 1 tahun 2022 yaitu sub wilayah. Nah mereka mau ubah, dengan membentuk Timja, dan dalam sidang paripurna Timja tidak berhak menyampaikan sesuatu dalam Sidang Paripurna itu sendiri," sambungnya.
Menurutnya, adanya pengubahan Tatib tersebut justru berbahaya lantaran tak mengakomodir suara para senator yang baru terpilih di Pileg 2024.
"Perubahan Tatib itu hanya bisa diusulkan BK, minimum alat kelengkapan atau minimum 20 persen anggota. Timja itu cacat prosedur," katanya.
Untuk itu, ia menyampaikan, jika proses pengubahan Tatib itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih sesuai dengan prosedur.
"Seharusnya tatib itu dibuat, ada caranya, anda setuju dengan catatan atau tolak dengan catatan, bukan diserahkan kepada pimpinan DPD RI. Ketua DPD RI itu sendiri anggota Pansus Tatib, yang selama rapat rapat pansus tidak pernah hadir. Keotoritarian itu (harus) kita hentikan," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, menyampaikan, soal keributan yang terjadi dalam Rapat Paripurna terakhir DPD RI disebabkan oleh kejadian-kejadian sebelumnya yang dianggap janggal.
"Jadi kejadian kemarin itu bukan serta merta. namun ini dari satu sebab akibat yang berkepanjangan. Kemudian sistem manajemen yang keliru dan dibangun oleh pimpinan dan terkesan otoriter dan terlalu memikirkan kepentingan status quo yang mereka bentuk yang mereka sudah rancang itu. Dan ini mencoba untuk mempertahankan kekuasaan di periode 2004-2008," tutupnya.
TERPOPULER
