REGIONAL:
Suara.com - Rapat Paripurna DPD RI yang digelar pada Jumat (12/7/2024) lalu sempat diwarnai kericuhan antarsesama senator. Sejumlah anggota DPD merangsek ke meja pimpinan yang duduk memimpin jalannya persidangan, bahkan sempat merebut palu sidang.
Menanggapi peristiwa itu, anggota DPD RI Dapil Papua, Yorrys Raweyai menilai, kericuhan itu merupakan dinamika yang tidak terelakan akibat gaya kepemimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Nono Sampono selama ini.
Ia tak segan menilai, jika di era kepemimpinan DPD RI periode 2019 - 2024, keduanya memberikan contoh tipikal otoriter dan eksklusif.
“Ini adalah respons mayoritas anggota DPD yang tidak lagi bisa dibendung. Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak La Nyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak,” kata Yorrys kepada wartawan, Senin (15/7/2024)
Ketua Komite II DPD ini melanjutkan, sejak awal seluruh anggota DPD menaruh harapan besar pada Pimpinan DPD untuk membawa perubahan bagi kelembagaan DPD ke arah yang lebih baik.
Namun, kata dia, seiring berjalannya waktu, perubahan tak kunjung terwujud. Sebaliknya, DPD dikelola dengan persepsi sendiri, tertutup, dan intimidatif.
“Pak La Nyalla dan Pak Nono telah memosisikan lembaga DPD seperti milik sendiri, di mana suara dan aspirasi kritis dan berbeda dari para anggota cenderung diabaikan,” tuturnya.
Menurutnya, puncak dari keresahan para anggota DPD itulah yang ditumpahkan pada Rapat Paripurna DPD kemarin. Tata tertib versi perubahan yang hendak disahkan di paripurna, tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.
“Tata Tertib itu dibuat untuk mengatur dan mengelola kinerja DPD agar lebih maksimal dalam memberi dampak bagi rakyat. Karena itu, Tata Tertib harus dipahami dan disepakati bersama, termasuk setiap urgensi perubahan yang hendak ditawarkan,” terang dia.
Lebih lanjut, Ketua MPR for Papua ini menganggap La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Nono Sampono telah gagal menahkodai DPD. Perubahan Tata Tertib yang hendak disahkan lebih mengakomodasi kepentingan pribadi dan kelompok.
Apalagi menurutnya, diketahui keduanya telah mendeklarasikan diri sebagai Calon Pimpinan DPD periode depan.
“Bisa dibayangkan, betapa rusaknya lembaga DPD masa depan jika gaya kepemimpinan Pak LaNyalla dan Pak Nono dilanjutkan,” imbuh dia.
Sebelumnya, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI masa sidang ke-10 tahun 2023-2024 yang dihelat di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (12/7/2024) mengalami kericuhan. Aksi saling dorong terjadi, rapat pun akhirnya diskor.
Berdasarkan pantauan Suara.com, rapat awalnya rapat salah satunya membahas persoalan perubahan Tata Tertib atau Tatib DPD RI untuk mengakomodir sejumlah hal salah satunya soal mekanisme penentuan paket pimpinan DPD RI periode depan.
Pembacaan perubahan Tatib DPD RI ini kemudian dibacakan isinya dalam rapat oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti yang bertindak sebagai pimpinan rapat.
Dalam perjalanan rapat sejumlah senator atau para anggota DPD RI yang hadir justru melancarkan interupsinya kepada La Nyalla.
Namun kericuhan terjadi manakala La Nyalla tak menggubris interupsi para senator. Bahkan di tengah hal itu mic para senator sempat dimatikan.
Para senator yang tak puas dengan keputusan La Nyalla akhirnya turun dari kursinya masing-masing untuk maju ke depan meja Pimpinan DPD RI.
Mereka terlibat aksi saling dorong dan mencoba merebut palu rapat.
Akhirnya kericuhan bisa dilerai usai pengamanan dalam (Pamdal) DPD RI masuk dalam ruang rapat. Kemudian rapat diputuskan diskor 10 menit oleh La Nyalla.
TERPOPULER
