Infografis
Dia menyebut masalah penyebutan dan keberadaan 'lembaga tertinggi' dan 'lembaga tinggi negara' dalam UUD 45 baik sebelum maupun sesudah amandemen adalah persoalan teori hukum tata negara.
Yusril juga menilai, Wantimpres yang dibentuk presiden itu dapat pula disebut sebagai lembaga negara. Hal itu sebagaimana dirujuk norma Pasal 30 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam klausul itu, tegas menyatakan bahwa lembaga negara yang dapat mengajukan sengketa kewenangan kepada MK ialah lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI Tahun 1945. Menurutnya, lembaga yang dibentuk oleh presiden dengan tugas untuk memberikan pertimbangan dan nasehat kewenangannya telah tegas diatur dalam Pasal 16 UUD 45.
"Dengan demikian, hemat saya tidak ada persoalan mendasar yang kita hadapi dari perspektif hukum tatanegara, mengenai perubahan kedudukan Wantimpres yang semula adalah lembaga yang kedudukannya berada di bawah Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain," bebernya.
"Penafsiran sekarang ini lebih mendekati maksud UUD 45 dibandingkan dengan penafsiran tahhn 2006 ketika UU Wantimpres dirumuskan oleh para pembentuknya, termasuk saya juga. Tafsir tentang kedudukan lembaga-lembaga negara, atau tafsir apapun terkait dengan UUD selalu bersifat dinamis. Segalanya secara politis pada akhirnya dapat diterima setelah tafsir itu dituangkan ke dalam norma undang-undang," tandas Yusril.
