Suara.com - Kurikulum Merdeka Belajar merupakan bentuk tindakan politisasi pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan pengamat pendidikan Darmaningtyas.
Menurutnya hal tersebut nampak jelas dengan pemberian label kurikulum yang sengaja diberi label 'Merdeka Belajar'. Padahal, kata Darmaningtyas, pemerintah sebelumnya tidak pernah spesifik memberikan label kurikulum.
Sementara kurikulum Merdeka Belajar ini seolah-olah sudah menjadi 'produk' dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.
"Kurikulum tidak boleh bermerek. Kalau kurikulum Merdeka itu otomatis merek Nadiem. Kurikulum itu harus generik, bersifat nasional. Tidak melekat pada individu pembuat kebijakan," kata Darmaningtyas kepada Suara.com dihubungi Senin (22/7/2024).
Dia memprediksi nantinya nama kurikulum Merdeka Belajar itu bisa jadi kembali diubah bila Mendikbudristek berganti.
![Aktivis Pendidikan Tamansiswa, Darmaningtyas. [Darmaningtyas/blogspot.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/06/03/47092-pemerhati-pendidikan-darmaningtyas.jpg)
Padahal, merujuk dari kebijakan sebelumnya, kurikulum maupun kebijakan Pendidikan hanya dinamai berdasarkan tahun pembuatan kebijakan.
Dia mencontohkan berbagai kurikulum pendidikan yang pernah ada selalu merujuk pada tahun pembuatannya. Seperti kurikulum 1947, 1968, 1975, 1984, 1994, 2006, dan 2013.
"Ini lebih netral. Oleh karena itu, saya berharap ganti Menteri nanti kurikulum yang bermerk itu tidak boleh dilanjutkan, selagi belum melangkah jauh," ujarnya.
Dia menyampaikan bahwa perubahan kurikulum memang wajar saja terjadi, seiring mengikuti perkembangan zaman. Hanya saja, menurutnya, tidak seharusnya kurikulum pendidikan diberi label tertentu.
"Ini bukan hanya politisasi, tapi kapitalisasi juga. Karena dengan mencanangkan kurikulum Merdeka Belajar, mencanangkan seri-seri, tayang lewat online misalnya, menurut saya, itu bagian dari proses kapitalisasi," tuturnya.
