Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini dinilai sudah bukan lagi menjadi alat hukum, tetapi sudah menjadi alat politik penguasa.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus dengan merujuk pada apa yang terjadi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Siapa yang bisa membantah itu sekarang hukum adalah alat politik. Kita alami. Kasus Sekjen PDIP dalam berkas persidangan jelas disebutkan sekjen PDIP, melarang dalam BAP salah satu tersangka ada urusan cawe-cawe uang di sana. Tapi masih dikejar-kejar. Apa urusannya siap menyuap. Perkaranya sudah selesai," katanya dalam diskusi bertajuk "26 Tahun Reformasi Dihancurkan Presiden RI Jokowi" di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).
Ia mengatakan, kekinian KPK sedang getol-getolnya untuk memanggil parapihak untuk diperiksa.
"Sekarang semua dipanggilin. Sampai kesel itu yang namanya penyidik saya dengar. 'Udah lah, tolong lah ubah BAP, kami udah capek tiap hari ditelepon. Bagaimana, udah bisa masuk penjara nggak Hasto?' Gila kan," katanya.
"Jadi supaya ada sandiwara kembali lah diperiksa. Wahyu diperiksa. Istri tersangka yang sudah dipenjara masih diperiksa. Ini apa-apaan. Memang nggak ada masalah yang lebih penting dari urusan korupsi," ungkapnya.
Dengan adanya hal itu, ia pun menuding bahwa kekinian, KPK telah menjadi alat kejahatan bukan alat penegakan hukum. Ia bahkan menuding bahwa KPK melakukan tebang pilih.
"Saya dengan segala hormat, Bang Saut, KPK sekarang itu menjadi alat kejahatan menurut saya. Bukan alat penegakan hukum," ujarnya.
"Kenapa 3 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur segera diproses. Gubernur dan wagub aman. Tebang pilih dong. Kenapa?"
"Kenapa tiba-tiba seorang Wali Kota Semarang diproses, padahal sudah deal, dan sudah minta iziin sama penguasa, eh tetap juga diambil. Saya nggak usah kasih tahu kenapa. Tapi begitu lah instrumen hukum digunakan. Dan kalau hari ini insan murni KPK pasti menangis dalam gedung KPK," katanya.
TERPOPULER
