Suara.com - Ledakan dan tembakan dengan cepat menjadi hal biasa di Swedia, seiring dengan pembunuhan massal yang terus merusak negara Skandinavia tersebut.
Besarnya krisis ini telah menjadikan Swedia sebagai “ibukota kejahatan senjata di Eropa” dan dengan permasalahan yang semakin memburuk, pemerintah berada di bawah tekanan yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini.
Serentetan kekerasan geng yang terbaru terjadi ketika seseorang berpakaian hitam melemparkan granat tangan ke dalam sebuah toko dan melukai beberapa orang yang melihatnya.
Insiden tersebut terjadi di pinggiran Geneta yang berbahaya di kota kecil Södertälje pada tanggal 22 Juli. Seorang pria ditembak dan terluka di jalan terdekat sehari kemudian.
Perdana Menteri Ulf Kristersson dan sekutunya dari sayap kanan mulai berkuasa dua tahun lalu. Mereka bersumpah untuk menghentikan kekerasan geng yang brutal selama sepuluh tahun.
Sampai saat ini, mereka telah gagal. Pada tahun 2024, Swedia telah menyaksikan 148 penembakan, 20 di antaranya berakibat fatal. Tahun sebelumnya ada 53 kematian akibat senjata. Pada tahun 2022, terjadi 62 penembakan yang berakibat fatal.
Membandingkan angka di Inggris dengan negara Nordik, ONS melaporkan bahwa pada tahun hingga Maret 2022, 28 orang tewas akibat penembakan.
Oleh karena itu, meskipun populasi Swedia kurang dari seperenam jumlah penduduk Inggris, angka kematian akibat penembakan dua kali lebih tinggi.
Awal tahun ini, akademisi terkemuka Swedia Göran Adamson dari Universitas Uppsala memperingatkan negaranya sedang menghadapi kemungkinan "perang saudara".
Mungkin statistik yang paling mencolok adalah perbandingan antara tingkat pembunuhan bersenjata di London dan ibu kota Swedia. Pada tahun 2022, tingkat pembunuhan bersenjata di Stockholm kira-kira 30 kali lipat dibandingkan London, meskipun populasinya hanya 975.000 jiwa.
Para ilmuwan politik yang berbicara kepada Politico telah memperingatkan bahwa jika pemerintah Swedia gagal mengatasi krisis ini, para pemilih mungkin akan memecat mereka dari jabatannya.
Para ahli mengatakan pemerintah harus menunjukkan kemajuan sebelum pemilu berikutnya pada tahun 2026, dan survei menunjukkan bahwa hal ini masih menjadi isu utama bagi para pemilih.
Jonas Hinnfors, ilmuwan politik di Universitas Gothenburg, mengatakan: "Jika pengurangan kejahatan tetap menjadi agenda utama politik...pemilih kemungkinan besar akan menghukum pemerintah, mengingat pengurangan kejahatan telah menjadi bagian penting dari program kebijakan."
