REGIONAL:
Suara.com - Sejarawan Bonnie Triyana menyinggung soal kebebasan berpolitik dalam era kolonial belanda. Bonnie mengatakan hal ini tidak jauh berbeda dengan rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Bonnie mengatakan saat zaman kolonial tidak ada kebebasan berbicara dan menulis. Bahkan saat zaman kolonialisme, para jurnalis yang melakukan kritik dikenakan dengan pers delik.
“Di bidang politik, tidak ada kebebasan, tidak ada kebebasan untuk bicara. Tidak ada kebebasan untuk menulis, ketika menulis wartawan bisa kena pers delik, bisa dibuang,” kata Bonnie saat diskusi bedah buku Merahnya Ajaran Bung Karno, di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Jumat (16/8/2024).
Masyarakat Indonesia kata dia, baru terlibat dalam parlemen bentukan kolonial pada tahun 1918. Keanggotaannya pun dipilih sangat selektif.
Pemilihan tersebut berdasarkan latar belakang golongan sosial, para priayi, para kepala-kepala yang secara tradisional memegang kepemimpinan maka ditunjuk oleh pemerintah kolonial menjadi anggota parlement, anggota perwakilan rakyat, Volksraad waktu itu.
“Namun hanya sebagai tukang stempel, ketuk palu,” kata dia.
Kemiripan soal kolonialisme dengan pemerintahan Jokowi, lanjut Bonnie, juga bisa dilihat dari Undang-undang Agraria. Bahkan, direzim Jokowi dianggap lebih parah ketimbahng zaman kolonial.
Pada tahun 1870, kata Bonnie, pemerintah kolonial mengenalkan sebuah undang-undang Agrarische Wet yang memperbolehkan penguasaan tanah oleh pemerintah kolonial guna kepentingan eksploitasi kapital.
“Agrarische Wet itu bisa 70 tahun kuasai tanah, 70 tahun untuk mengelola tanah tersebut guna kepentingan-kepentingan kapital saat itu, dan hari ini ada orang yang menyewakan HGU (Hak Guna Usaha) 190 tahun,” jelas Bonnie.
“Jadi lebih parah dari zaman kolonial, Ini bukan lagi bau kolonial, tapi busuknya praktik kolonial yang diulang lagi, dan orang yang melakukan itu Presiden Jokowi,” katanya menambahkan.
TERPOPULER
