Suara.com - Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani mendesak agar pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana memberikan klarifikasi soal dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk maju Pilkada Jakarta 2024 jalur independen.
"Ya pihak yang terkait tentu saja harus meluruskan dan kemudian menjelaskan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Ia mengatakan, jika memang benar itu proses tanpa dicatut, maka harus disampaikan. Jika itu terbukti salah maka tak boleh dilakukan.
"Kalau memang itu benar ya sampaikan itu salah, tidak boleh dilakukan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyerahkan perkara tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk turun tangan.
"Kan nanti ada KPU dan KPUD yang kemudian memproses," pungkasnya.
Sebelumnya, beredar di media sosial, aduan sejumlah warganet yang merasa dicatut Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya untuk mendukung pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Mereka merasa tak pernah menyatakan dukungan ke pasangan Dharma-Kun.
Salah satu warganet pemilik akun @apostiera membagikan tangkapan layar hasil pengecekan NIK di situs https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung. Terlihat pemilik akun itu terdaftar sebagai pendukung Dharma-Kun.
"Pagi ini saya mengetahui bahwa data pribadi (NIK) saya termasuk ke dalam pendukung calon bakal kepala daerah perseorangan untuk Pilkada DKI," ujarnya dalam unggahan X @apostiera, dikutip Jumat (16/8/2024).
Ia mengaku menyesalkan adanya pencatutan data pribadinya. Ia menilai hal ini tidak etis dan melanggar hukum.
Ia pun mendesak KPU DKI Jakarta dan Polri untuk bertindak dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran itu.
"Yang terjadi ini adalah bentuk pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Saya tidak terima data pribadi saya digunakan tanpa izin," pungkasnya.
TERPOPULER
