Suara.com - Jelang Pilkada serentak 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyiapkan strategi khusus untuk menangkal penyebaran hoaks guna menciptakan suasana kondusif selama proses demokrasi tersebut.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mengatakan, strategi ini dirancang untuk menjaga demokrasi yang damai dan bermartabat.
"Kami ingin menciptakan suasana kondusif, demokratis, dan bermartabat pada Pilkada 2024," ujar Budi Arie, Selasa (10/9/2024).
Ia menegaskan bahwa Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan platform digital besar seperti Meta, Google, dan TikTok untuk mencegah penyebaran hoaks selama tahapan Pilkada berlangsung.
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo juga akan melakukan pemantauan dan patroli digital guna mengoptimalkan penanganan konten hoaks yang terkait dengan Pilkada 2024.
Hal ini termasuk pemantauan terhadap fitnah, ujaran kebencian, serta ancaman deepfake, yakni manipulasi gambar dan video menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang dapat menyesatkan masyarakat.
"Kita ingin memastikan bahwa hoaks dan konten negatif tidak mendominasi ruang digital saat Pilkada 2024 berlangsung," kata Budi Arie.
Strategi ini diharapkan mampu menekan laju penyebaran informasi palsu sebagaimana yang berhasil dilakukan pada Pemilu 2024.
Kemenkominfo juga menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjaga perdamaian Pilkada 2024. Dengan bantuan dari platform digital seperti Google dan Meta, pemerintah optimistis mampu mengendalikan peredaran hoaks selama masa Pilkada.
Selama Pemilu 2024, Kemenkominfo menilai bahwa penyebaran hoaks menurun dibandingkan lima tahun sebelumnya.
“Kemarin kamu bisa merasakan bahwa Pemilu 2024 lebih adem, meski ada hoaks dan fitnah, tapi jauh lebih menurun daripada lima tahun lalu," katanya. (Antara)
