Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan, surat undangan memilih alias Formulir C6, bukan merupakan syarat bagi warga untuk bisa memberikan suaranya di Pilkada serentak 2024.
Anggota Bawaslu RI, Puadi mengatakan, formulir C6 hanya sebagai pemberitahuan guna mengidentifikasi calon pemilih di TPS.
"Namun, syarat utama untuk memilih adalah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS terkait dan membawa KTP elektronik atau dokumen identitas resmi lainnya," kata Puadi saat dihubungi awak media, Minggu (8/12/2024).
Puadi menjelaskan, jika seorang warga tidak menerima atau kehilangan formulir C6, maka calon pemilih tetap memiliki hak untuk mecoblos, selama memenuhi beberapa ketentuan.
Adapun ketentuannya, lanjut Puadi, yakni nama calon pemilih harus tercantum dalam DPT. Kemudian calon pemilih harus membawa e-KTP atau dokumen identitas lain yang sesuai dengan alamat TPS tempat mereka terdaftar.
"Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi ingin menggunakan hak pilih, mereka dapat menggunakan e-KTP dan mencoblos pada waktu tertentu, biasanya antara pukul 12.00 hingga 13.00 waktu setempat, sesuai peraturan yang berlaku," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta. Kaka menuturkan Formulir C6 bukan merupakan syarat utama untuk memilih dalam Pemilu.
Kaka menjelaskan, Formulir C6 hanya bersifat sebagai undangan, bukan penentu hak pilih.
“Tentu saja tidak ya, artinya itu hanya merupakan undangan, bukan syarat untuk memilih,” tutur Kaka, melalui sambungan telepon, Minggu.
“Syarat untuk memilih itu ada tiga, yaitu terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), atau DPK (Daftar Pemilih Khusus)," tambah Kaka.
Firmulir C6 hanya sebagai pemberitahuan bagi pemilih yang telah terdaftar, baik di DPT maupun DPTb.
Namun, pemilih yang tidak menerima C6 tetap dapat menggunakan hak pilihnya selama memiliki KTP yang sesuai dengan domisili di TPS.
"Tanpa adanya C6, setiap calon pemilih yang memenuhi syarat tetap berhak untuk memilih. Dasarnya adalah KTP yang menunjukkan bahwa mereka sesuai dengan daftar pemilih,” katanya.
Kaka menyampaikan, terkair laporan dari Tim Pemenangan pasangan RIDO mengenai dugaan pelanggaran distribusi C6, Kaka mengatakan hal ini harus dibuktikan lebih lanjut.
"Jika masalahnya hanya terkait undangan, ini tidak serta-merta bisa dikaitkan dengan pelanggaran. Kita tunggu saja proses dari Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk menilai laporan tersebut," tandasnya.
TERPOPULER
