REGIONAL:
Suara.com - Amnesty Internasional angkat bicara soal aksi serangan terhadap kebebasan sipil. Pengerahan massa itu diduga melibatkan kelompok preman dalam sepekan terakhir.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pada tanggal 27 dan 28 September, ada dua peristiwa yang menegaskan tentang kurangnya profesionalitas Polri.
Saat itu, Koalisi Global Climate Strike, menggelar aksi damai di Taman Menteng, Jumat (27/9) lalu. Kemudian ditengah aksi, peserta mendapatkan intimidasi dari orang tidak dikenal yang saat itu memuji kepemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Kemudian, massa yang kontra dengan aksi Koalisi Global Climate Strike, merampas segala properti aksi seperti pengeras suara dan poster, namun pohak aparat kepolisian hanya mematung menyaksikan aksi tersebut.
Sehari berselang, aksi serupa kembali terjadi, namun kali ini perampasan terjadi di ruang diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9).
Massa menerobos masuk ke dalam ruang diskusi dan membuat onar, dengan mencopot spanduk dan merusak properti yang ada di dalam ballroom.
Sama seperti sebelumnya, polisi hanya bisa menyaksikan, parahnya setelah melakukan aksi pembubaran paksa dan pengerusakan, polisi sempat berjabat tangan bahkan berpelukan dengan massa yang anarkis.
“Sepekan terakhir, masyarakat menyaksikan lagi sikap polisi yang tidak profesional. Kepolisian seperti merestui aksi sekelompok orang yang main hakim sendiri. Dengan cara kekerasan, kelompok itu menyerang unjuk rasa damai dan acara berkumpul yang damai dan sah,” kata Usman Hamid, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima Suara.com, Senin (30/9/2024).
Aparat kata dia, seharusnya hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bukan malah melindungi terhadap pihak-pihak yang main hakim sendiri.
“Justru di saat seperti inilah masyarakat perlu kehadiran aparat keamanan dan juga penegak hukum untuk melindungi mereka dari tindakan main hakim sendiri sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab,” jelas Usman.
Usman sangat menyayangkan tindakan para penegak hukum yang berada di lokasi, yang terkesan membiarkan para pelaku premanisme melakukan aksinya.
“Itu sama artinya dengan merestui perbuatan melanggar hukum. Polisi seharusnya bertugas melindungi warga yang mengekspresikan hak berpendapat-nya secara damai,” kata Usman.
Ia menilai, ada dalang yang memiliki kepentingan dibalik serangan terhadap kebebasan sipil belakangan.
“Kami mendesak Kapolri segera mengusut tuntas dalang dan semua pelaku intimidasi maupun aksi main hakim sendiri tersebut. Kapolri wajib memastikan adanya tindakan hukum yang tegas terutama terhadap otak pelaku aksi main hakim sendiri,” tegas Usman.
“Usut pula polisi yang bukannya mencegah dan menindak para pelaku intimidasi, justru cenderung melakukan pembiaran, malah berangkulan dan berjabat tangan dengan mereka, seperti yang terlihat pada insiden sabotase acara diskusi Forum Tanah Air,” tambahnya.
Selain itu, Usman juga mendesak Komisi III DPR RI untuk segera mengevaluasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara menyeluruh.
“Evaluasi sangat penting agar negara serius menjaga hak asasi manusia secara keseluruhan,” pungkasnya.
2 Orang Tersangka
Polisi, sebelumnya meringkus 5 terduga pelaku pengerusakan dalam agenda diskusi "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Kemang Jakarta Selata, Sabtu (28/9) kemarin.
Lima orang yang diciduk oleh polisi yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. Dua dari 5 pelaku kini telah ditetapkan menjadi tersangka.
Dua tersangka, yakni FEK yang berperan sebagai koordinator lapangan, dan GW yang ikut melakukan pengerusakan dalam ruang ballroom.
Hingga saat ini polisi masih melakukan investigasi soal motif tersangka atas tindakan beringas tersebut.
Polisi juga masih mencari aktor di balik layar atas kejadian ini.
TERPOPULER
