Mengapa PKI Tidak Dibubarkan Soekarno Bahkan Setelah G30S? Ini 5 Alasannya

Suara.com - Nama Partai Komunis Indonesia (PKI) pasti sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, karena berkaitan erat dengan peristiwa G30S/PKI. Lantas, mengapa PKI tidak dibubarkan oleh Soekarno?

Peristiwa G30S/PKI akan selalu dikenang sebagai bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia. Insiden ini merenggut nyawa enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat, serta meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Indonesia.

Peristiwa tragis ini juga menandai awal merosotnya kepemimpinan Presiden Soekarno, yang merupakan salah satu tokoh nasional yang sangat dihormati.

Setelah peristiwa G30S PKI, rakyat pun geram dan menuntut pembubaran PKI. Pada saat itu, rakyat menyampaikan tuntutan dengan penuh kemarahan agar PKI dibubarkan setelah mendengar kabar bahwa kelompok tersebut adalah dalang di balik peristiwa tersebut.

Saat itu, markas dan kantor PKI mulai diserang dan dibakar oleh massa yang marah, dan unjuk rasa berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun rakyat telah menyampaikan tuntutan untuk membubarkan PKI, Presiden Soekarno belum bersedia memenuhi permintaan itu.

Alasan Soekarno Tidak Membubarkan PKI

Meskipun telah terjadi pertumpahan darah yang diduga didalangi oleh PKI, Soekarno memiliki pendirian yang kuat dan enggan membubarkan PKI karena alasan sebagai berikut.

1. Keyakinan Soekarno terhadap NASAKOM
  
Salah satu faktor yang melatarbelakangi sikap Soekarno adalah keyakinannya terhadap ideologi NASAKOM, yang merupakan singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis. Menurut Soekarno, ketiga hal tersebut adlaah pilar penyeimbang bagi negara Indonesia.

Nasionalisme menyatukan bangsa dalam semangat persatuan, sementara agama memberikan dasar moral dan spiritual. Di sisi lain, komunisme mewakili aspirasi kelompok tertindas dan berjuang untuk keadilan sosial. 

Pembubaran PKI dalam konteks Nasakom akan menimbulkan ketimpangan yang berbahaya. Soekarno mengkhawatirkan bahwa hilangnya salah satu pilar ini dapat menggoyahkan stabilitas nasional.

2. PKI Menjadi Kekuatan Politik yang Besar

Selama masa Demokrasi Terpimpin, PKI menjadi kekuatan politik yang tidak bisa diabaikan. Partai ini memiliki basis massa yang besar, terutama di kalangan buruh dan petani. 

PKI juga berhasil menempatkan kader-kadernya di berbagai posisi strategis, baik di pemerintahan maupun di lembaga-lembaga negara. 

Soekarno khawatir jika PKI dibubarkan, akan menciptakan kekosongan politik yang berpotensi memicu ketidakstabilan. Hal itu akan memicu kelompok-kelompok lain mengisi kekosongan tersebut dan dapat menyebabkan konflik horizontal yang berkepanjangan.

Selain itu, pembubaran PKI juga berisiko menimbulkan gejolak sosial, mengingat partai ini memiliki jutaan pendukung yang militan.

3. Belajar dari Pemberontakan PRRI/Permesta

Pengalaman pahit dari pemberontakan PRRI/Permesta pada akhir 1950-an masih terekam jelas dalam pikiran Soekarno. Pemberontakan yang disebabkan oleh ketidakpuasan beberapa tokoh daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat ini hampir saja memecah belah Indonesia. 

Soekarno khawatir bahwa jika PKI dibubarkan, hal itu dapat memicu reaksi serupa dari para pendukung partai tersebut. Terlebih lagi, PKI memiliki jaringan yang luas dan militan di berbagai daerah.

4. Hubungan dekat Soekarno dengan negara-negara Komunis

Selama masa kepemimpinannya, Soekarno menjadi salah satu pemimpin yang dihormati di dunia, yang menyebabkan hubungan dekatnya dengan negara-negara berideologi Komunis, seperti Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara.

5. Keraguan terhadap Militer

Hubungan Soekarno dengan militer, terutama Angkatan Darat, mengalami pasang surut. Soekarno menyadari bahwa militer memiliki ambisi politik yang besar, dan pembubaran PKI berpotensi memperkuat posisi mereka.

Ia khawatir bahwa militer akan memanfaatkan situasi untuk merebut kekuasaan, mengakhiri era Demokrasi Terpimpin, dan menggagalkan cita-cita revolusi. Oleh karena itu, Soekarno berupaya menjaga keseimbangan kekuatan antara PKI dan militer.

Ia berpendapat bahwa keberadaan PKI sebagai kekuatan penyeimbang dapat mencegah tindakan sewenang-wenang dari militer.

Penolakan Soekarno setelah peristiwa G-30 S/PKI memicu demonstrasi besar-besaran di masyarakat. Aksi tersebut mengusung istilah TRITURA, yang terdiri dari tiga tuntutan rakyat, yaitu membubarkan PKI dan organisasi-organisasi terkait, merombak kabinet Dwikora, serta menurunkan harga bahan pokok.

Sebagai akibat dari demonstrasi ini, muncul peristiwa Supersemar, yaitu surat perintah pada tanggal sebelas Maret yang memberikan mandat kepada Ir. Soeharto untuk mengambil tindakan.

Melalui Supersemar, Soeharto mengambil alih kekuasaan, membubarkan PKI, dan menangkap 15 menteri Soekarno yang dituduh terlibat dalam G30S/PKI. 

Demikianlah informasi mengenai alasan mengapa PKI tidak dibubarkan oleh Soekarno usai peristiwa G30S/PKI. Semoga bermanfaat.

Kontributor : Dini Sukmaningtyas