Nawawi Pomolango: KPK Ibarat Anak yang Tidak Diinginkan

Chandra Iswinarno, Dea Hardiningsih Irianto

Jum'at, 11 Oktober 2024 | 10:01 WIB
Nawawi Pomolango: KPK Ibarat Anak yang Tidak Diinginkan
Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango di DPR. (Suara.com/Bagaskara)

Suara.com - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut bahwa lembaga antirasuah yang dipimpinnya itu ibarat bayi yang tidak diinginkan kelahirannya.

Sebab menurut Nawawi, sejak kelahiran lembaga tersebut pada 2002 silam, menyebut masih banyak pihak yang tidak menginginkan keberadaan KPK hingga saat ini.

“Bahwa sampai sekarang, anak ini sampai usia 22 tahun masih begitu banyak yang tidak menginginkan gitu," kata Nawawi di Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, KPK lahir berdasarkan Undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pasal 43 ayat 1 UU tersebut, lanjut Nawawi, seharusnya KPK lahir maksimal 2 tahun usai UU tersebut disahkan.

Alih-alih terbentuk pada 16 Agustus 2001 sebagaimana amanat undang-undang tersebut, Nawawi menyebut KPK terlambat lahir pada 27 Desember 2022.

“Harusnya dia lahir pada 16 Agustus 2001. Sebab UU 31 (Tahun 1999) lahir pada 16 Agustus 1999. Dua tahun lewat sebagaimana yang diperintahkan UU nggak lahir bayi (KPK) ini," ujar Nawawi.

Dengan begitu, dia menilai bahwa keterlambatan ini menunjukkan banyak pihak yang sebenarnya tidak menginginkan lembaga antirasuah terbentuk.

“Hampir nggak lahir sebetulnya bayi ini. Itu kemudian harus kita simpulkan bahwa memang tidak dikehendaki lahirnya bayi KPK ini gitu," katanya.

baca juga

Sebelumnya, Nawawi sempat menyebut lembaga antikorupsi itu tak lahir begitu saja dari Pemerintahan Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri.

Awalnya, dia menyebut bahwa amanat pada Pasal 43 Undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor memerintahkan terbentuknya KPK.

Dalam aturan tersebut, KPK harus dibentuk paling lambat setelah UU ditetapkan pada 16 Agustus 1999. Akhirnya, lanjut Nawawi, KPK terbentuk satu tahun empat bukan sejak UU tersebut ditetapkan.

Kemudian, Nawawi juga menjelaskan bahwa KPK lahir pada 27 Desember 2002 berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002. Meski lahir di saat Megawati menjabat sebagai presiden, Nawawi menegaskan bahwa KPK lahir dari reformasi.

"Lahirnya di zaman pemerintahan Megawati tetapi bayi ini lahir karena tuntutan reformasi. Jadi tolong jangan dibulak-balik. Bayi ini adalah bayi reformasi, bayi yang karena reformasi, tuntutan reformasi, dilahirkan di zaman pemerintahan Megawati," kata Nawawi di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).

"Jangan dibalik seakan-akan bayi ini anak kandung pemerintahan Megawati, yang lahir di zaman reformasi. Jangan dibuat seperti itu," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sautan Cakep Diganti COI! Ketua KPK Nawawi Pomolango Sindir Jet Pribadi Kaesang Lewat Pantun

Sautan Cakep Diganti COI! Ketua KPK Nawawi Pomolango Sindir Jet Pribadi Kaesang Lewat Pantun

News | Selasa, 24 September 2024 | 14:25 WIB

Nilai Kinerja Lembaganya Sendiri, Ketua KPK Nawawi Pomolango: Kisaran 4 sampai 5

Nilai Kinerja Lembaganya Sendiri, Ketua KPK Nawawi Pomolango: Kisaran 4 sampai 5

News | Selasa, 24 September 2024 | 12:52 WIB

Nawawi Sebut Jokowi Lebih Mudah Ditemui Ormas Ketimbang Pimpinan KPK, Istana Bilang Begini

Nawawi Sebut Jokowi Lebih Mudah Ditemui Ormas Ketimbang Pimpinan KPK, Istana Bilang Begini

News | Minggu, 15 September 2024 | 10:49 WIB

Terkini

Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia

Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 04:50 WIB

Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah

Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 00:52 WIB

Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu

Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 00:36 WIB

Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!

Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 23:03 WIB

Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!

Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 22:39 WIB

Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap

Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap

News | Senin, 22 Juni 2026 | 22:31 WIB

Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!

Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 22:14 WIB

KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG

KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG

News | Senin, 22 Juni 2026 | 21:54 WIB

Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!

Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 21:16 WIB

Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir

Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:35 WIB