Sosiolog Ungkap Kegagalan Jokowi Dalam Membangun IKN: Meniadakan Demokrasi

Suara.com - Sosiolog Sulfikar Amir mengungkap salah satu kesalahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) ialah tidak melibatkan partisipasi publik. Padahal, bila belajar dari pembangunan kota-kota besar di dunia, partisipasi publik sangat diperlukan untuk menciptakan wilayah yang nyaman dan sesuai harapan masyarakat.

"Ini sudah banyak dibicarakan oleh sosiolog perkotaan, kalau kita lihat kota-kota besar di dunia, kota-kota global seperti Paris, New York, London bisa seperti itu karena adanya proses partisipasi masyarakat yang membuat imajinasi tentang kota itu terbentuk," kata kata Sulfikar, dikutip Suara.com dari podcast bersama Bambang Widjojanto, Minggu (13/10/2024).

Masyarakat juga menjadi bagian dari proses transformasi pembangunan dari kota tersebut. Akan tetapi, hal itu yang tidak terlihat dalam proses pembuatan IKN.

Sekalipun Jokowi menyebut bahwa pembangunan IKN merupakan keinginan rakyat, namun perkataan tersebut dinilai keliru. Sulfikar justru menyebut kalau Jokowi sudah meniadakan proses demokrasi dalam membangun IKN.

"Mulai dari, misalnya pembuatan undang-undang yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, 42 hari. Itu juga karena atas desakan dari Pak Jokowi. Lalu penamaan kota itu, kemudian proses eksekusi, proses perencanaan, itu nyaris tidak ada partisipasi publik," tuturnya.

Akibat dari tindakan tersebut, masyarakat pun kini telah merasa kalau IKN hanya proyek Jokowi.

"Kita tahu bahwa beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu juga menjukkan bahwa angka yang menolak itu lebih besar daripada angka yang mendukung. Jadi kita lihat sebuah proses pembangunan sebuah ibu kota yang tidak mencapai apa yang seharusnya dihasilkan," beber Sulfikar.

Sebelumnya, Jokowi menyebutkan bahwa IKN bukan keputusan presiden semata, melainkan keputusan semua masyarakat.

Masyarakat yang dimaksud ialah setujunya 93 persen fraksi di DPR atas berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke IKN.

"Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," kata Jokowi di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, pada Rabu (25/9/2024) lalu.

Memurutnya, rencana ibu kota pindah juga pernah di gagas oleh Presiden Soekarno hingga Soeharto. Sehingga, dia merasa dirinya hanya mengeksekusi rencana lama tersebut.