REGIONAL:
Suara.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto terlihat jelas ingin merangkul banyak pihak dalam pembentukan kabinet pemerintahannya. Upaya tersebut dilakukan dengan memanggil tokoh-tokoh dari banyak kelompok, termasuk yang saling berseberangan sekali pun.
Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan semangat persatuan itu yang kemudian membuat Prabowo sengaja memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Menteri sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, diketahui keduanya terlibat konflik organisasi.
"Ada semangat menyatukan semuanya. Jadi saya kira itu yang mendasari kenapa kemudian bahkan orang seperti Cak Imin yang berseberangan dengan Gus Ipul, walaupun mereka sebenarnya keluarga, itu ingin dirangkul semuanya," kata Saidiman saat dihubungi Suara.com, Selasa (15/10/2024).
Dari pemanggilan tokoh-tokoh ke kediaman Prabowo di Kartanegara sejak Senin (14/10) lalu, terlihat banyak perwakilan dari partai politik hingga organisasi masyarakat dan agama.
Saidiman menyebut, Prabowo bahkan sampai merangkul berbagai tokoh yang berasal dari perpecahan partai politik.
"Katakanlah pecahan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gelora gitu kan, di sana ada perwakilan Gelora juga, PKS juga dirangkul. Jadi ini fenomena, ini semacam cara berpolitik Prabowo Subianto yang ingin merangkul semua," ungkapnya.
Salah satu alasan Prabowo melakukan hal itu, menurut Saidiman, untuk menciptakan stabilitas politik karena banyak kelompok yang merapat kepada pemerintah. Di satu sisi, tindakan tersebut memang mewujudkan persatuan.
Namun, bagi pemerintahan sendiri, Saidiman mengatakan kalau tindakan Prabowo bisa memicu masalah di kemudian hari. Mulai dari kabinet yang terlalu gemuk dengan memanggil calon menteri yang jumlahnya mencapai 49 orang.
"Ada penambahan kursi kabinet atau nomenklatur kementerian berubah, komisi di DPR juga berubah, itu kan ada konsekuensi budget di sana. Belum lagi soal koordinasi karena begitu besarnya," ujar Saidiman.
Namun, yang paling mengkhawatirkan sebenarnya hilangnya kekuatan politik dari partai yang menjadi oposisi karena seluruhnya dirangkul untuk masuk ke pemerintahan.
"Ini kemungkinan hilangnya kekuatan politik dari partai politik yang oposan terhadap pemerintahan, yang bisa mengawasi pemerintahan arena semua ada di dalam pemerintahan," katanya.
Sekalipun ada partai politik yang menyarakan akan tetap kritis meski berada di dalam pemerintahan, menurut Saidiman pernyataan itu hanya sebatas klaim belaka.
TERPOPULER
