Suara.com - Rencana penerapan program sekolah swasta gratis belum tentu diterapkan tahun depan. Sebab, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta belum mengalokasikan anggaran untuk program itu, dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Padahal, DPRD dan Pemprov DKI sudah sepakat menerapkan program sekolah swasta gratis tahun ajaran baru 2025/2026.
Dalam rancangan anggaran yang diajukan, Disdik DKI hanya mengalokasikan Rp600 juta untuk kajian persiapan sekolah gratis.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo mengatakan pihaknya belum mengajukan anggaran sekolah swasta gratis karena masih bingung menentukan nominalnya. Karena itu, ia baru mengajukan dana untuk biaya pengkajian.
"Bukan kami tidak setuju dengan sekolah gratis, tapi kami sedang berproses. Kehati-hatian untuk kita semua," ujar Purwo di Gedung DPRD DKI, Kamis (24/10/2024).
Purwo menjelaskan beberapa hal yang menjadi alasan sekolah gratis belum siap dilaksanakan. Pertama, Disdik DKI masih harus menetapkan sasaran sekolah grade C dan D yang masuk program sekolah gratis.
Kemudian, bagaimana skema penyaluran biaya sekolah gratis kepada lembaga pendidikan swasta. Bila menggunakan skema hibah, Pemprov DKI masih harus menyusun sistem pertanggungjawaban alokasi dana yang disetor kepada sekolah.
"Bagaimana kalau kami sudah anggarkan sekolah gratis sekarang, ternyata sekolah swasta belum siap? Jadi, masyarakat memang seneng, Pak. Tapi sekolah swasta pengelolanya, harus kami tanya dulu. Sosialisasi dulu seperti apa, bagaimana pembelanjanya, dan sebagainya," jelas Purwo.
Apalagi, program sekolah gratis saat ini belum memiliki landasan aturan. Sebab, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan belum direvisi.
Baca Juga: Desak Prabowo Pecat Gibran jika Tak Mau Kena Petaka, Amien Rais Diskakmat Netizen: Lu Siapa, Tuhan?
"Maka sambil mempersiapkan, masih ada waktu berjalan dari November, Desember, Januari-Juni, itu kita melengkapi terkait dengan regulasinya. Regulasi yang pokok apa? Perda pendidikannya, Perda Nomor 8 Tahun 2006 direvisi," pungkasnya.
