Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan kekurangan dokter di Indonesia dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana pada Rabu (23/10/2024).
Lantaran itu, ia meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatasi persoalan tersebut.
"Atasi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan," kata Prabowo melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo juga menyatakan bahwa pemerintahannya telah memiliki program khusus untuk menangani kekurangan dokter tersebut.
Namun dia belum mengungkapkan lebih rinci. Menanggapi hal tersebut, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk fokus memperbanyak jumlah dokter spesialis.
Sebab, jumlah dokter spesialis lebih sedikit dibandingkan dengan dokter umum.
"Kalau kita bicara dokter umum, dengan sekarang ada sekitar 120 fakultas kedokteran, sekarang sudah menghasilkan dokter sekitar 95 fakultas kedokteran. Kita sudah ada, untuk dokter umum, itu mungkin sekitar 12 ribu per tahun," kata dokter Adib saat ditemui di Kantor PB IDI, Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Ia mengemukakan bahwa jumlah tersebut bisa menutupi kebutuhan secara nasional. Namun, menurutnya, Indonesia saat ini juga sangat membutuhkan dokter spesialis. Meski jumlahnya juga banyak, namun pendistribusiannya tidak merata di seluruh daerah.
"Jadi kalau kita bicara dokter spesialis, bicara rasio secara nasional, ada spesialis yang sudah cukup sebenarnya. Artinya penyakit dalam, obgin, anestesi, bedah, kemudian anak."
"Kalau kita bicara rasio nasional, cukup. Tapi kalau kemudian kita breakdown rasio perwilayaan provinsi, baru akan terjadi gap-nya. Semuanya masih terpusat di Jawa," ungkap Adib.
Masih banyak daerah yang kekurangan dokter spesialis, terutama di Indonesia Timur. Program pemerintah seperti beasiswa dokter spesialis, dinilai Adib, telah cukup jadi solusi mengatasi persoalan tersebut.
Lebih lanjut, Adib juga menyarankan kepada Pemerintahan Prabowo agar memperhatikan pula kesejahteraan dokter yang bertugas di daerah luar Jawa.
"Sehingga pada saat dia selesai dokter, dia disekolahkan, akan kembali ke daerahnya. Tapi yang paling penting juga pada saat dia kembali ke daerah, pemerintah daerah perlu perhatikan jenjang karir para dokter ini. Kemudian, insentif, kesehatan harus diperhatikan juga," sarannya.
