Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah lakukan penyidikan terkait kasus proyek kerja sama pengadaan komputer dan laptop tahun 2017-2018 di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) Persero.
KPK menelusuri kasus tersebut menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, sehingga belum ada tersangka. Dari kasus tersebut, diperkirakan negara telah rugi ratusan miliar rupiah.
"Perkiraan awal potensi kerugian negara berada di angka kurang lebih Rp 120 miliar. Dan karena proses masih awal maka angka tersebut dapat berubah, menyesuaikan proses perhitungan yang dilakukan auditor," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Tessa belum mengungkapkan motif dari maupun penyebab kerugian negara dari proyek tersebut. Dia menyampaikan bahwa penyidik saat ini masih menelusuri kasus tersebut.
"Sama sekali belum terinfo karena masih baru. Saya tidak mau menduga atau berasumsi nanti kita serahkan ke penyidik dulu. Apakah ada suap atau pemberian suap, perlu kita lihat lagi," ujarnya.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa lima orang saksi di Jakarta pada Senin (28/10) lalu. Para saksi didalami mengenai peran masing-masing dalam proses pengadaan komputer dan laptop di PT INTI pada periofe 2017-2018 tersebut.
Daftar para saksi itu di antaranya, Natalia Gozali (Direktur PT Mitra Buana Komputindo); Victor Antonio Kohar (Direktur PT Asiatel Globalindo); Adiaris (Direktur Bisnis PT INTI tahun 2016-2017); Nilawaty Djuanda (Direktur Keuangan PT INTI 2014-2019); dan Yani Gustiana (Senior Account Manager PT INTI 2017-2018).
