Suara.com - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Sainstek) Prof Stella Christie mengungkapkan penerapan uang kuliah tunggal (UKT) di universitas negeri sampai saat ini masih jauh dari kata ideal.
Dia mengungkapkan bahwa pembayaran UKT masih didominasi oleh golongan masyarakat kelas menengah.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) per 2023 tercatat, UKT golong rendah, atau masyarakat yang berpenghasilan Rp 500.000 sampai dengan Rp 1.000.000, pemberian UKT sebanyak 24,4 persen.
"Sementara di kelompok UKT menengah ini adalah 69,7 persen dan di kelompok UKT tinggi hanya 5,9 persen. Nah, memang ini belum ideal," kata Stella saat forum Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) di Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Sementara itu, bila dibandingkan antara UKT program undangan berprestasi, Stella menyebut pemberian UKT terendahnya masih lebih banyak, yakni 29 persen. Sedangkan UKT tertinggi untuk jalur undangan berprestasi hanya 3,7 persen.
"Dengan kata lain, kalau bagi anak-anak yang berprestasi, ini memang dikhususkan bahwa UKT-nya itu serendah-rendahnya, berdasarkan kemampuan ekonomi," katanya.
Stella menyadari bahwa pemberian UKT rendah bagi golongan bawah masih perlu ditingkatkan. Akan tetapi, diakui Stella bahwa untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang berkualitas juga dibutuhkan biaya.
Stella menyebutkan bahwa UKT masih jadi pemasukan utama para universitas negeri, termasuk untuk gaji dosen. Sehingga penerapan UKT juga perlu diperhatikan sumber pemasukan kampus agar bisa meningkatkan kualitas pendidikan.
"Jadi kita tidak bisa hanya satu arah. Ini adalah suatu problem dari seluruh sistem. Kalau kita pukul rata menurunkan UKT, dosennya juga kita harus perhatikan. Jadi segala sesuatu problem itu adalah bagian dari sistem," ujarnya.
Walau demikian, Stella menegaskan bahwa tujuan pemerintah membagi nilai UKT tersebut agar pendidikan tinggi bisa didapatkan secara menyeluruh kepada keluarga dari berbagai macam bidang ekonomi sosial.
