Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih memiliki sejumlah opsi lokasi pencarian Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor.
Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika setelah pihaknya menyatakan Sahbirin melarikan diri, lantaran tidak diketahui keberadaannya.
KPK menyebut keberadaan Sahbirin tidak diketahui setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Kalsel dan menetapkan Sahbirin sebagai tersangka.
"Informasi yang saya dapat, penyidik masih memiliki opsi-opsi informasi lokasi di mana yang bersangkutan ini bisa ditemukan,” kata Tessa kepada wartawan, Sabtu (9/11/2024).
Meski begitu, Tessa enggan memerinci opsi lokasi pelarian Sahbirin yang dikantongi oleh penyidik. Dia memastikan tim penyidik hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap Sahbirin.
"“Informasi yang kami dapatkan masih ada informasi-informasi yang kami juga enggak bisa share secara terbuka di sini, untuk penyidik jajaki, datangi dan cari keberadaan yang bersangkutan," ujarnya.
Menurut Tessa, data mengenai opsi lokasi keberadaan Sahbirin itu menjadi pertimbangan penyidik belum menetapkannya sebagai daftar pencarian orang (DPO) atau buronan.
"Umumnya DPO (daftar pencarian orang) itu dikeluarkan setelah semua opsi sudah dilakukan dan sudah tidak ada lagi yang bisa, tidak ada informasi segala macam, penegak hukum menerbitkan DPO," tutur Tessa.
Dia meyakini Sahbirin tidak melarikan diri ke luar Indonesia karena pihaknya sudah menerbitkan surat pencegahan yang diajukan lembaga antirasuah ke Ditjen Imigrasi, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
“KPK sudah melakukan proses pencekalan atau pencegahan ke luar negeri, sehingga kami masih memiliki keyakinan yang bersangkutan ada di dalam negeri, tidak ke luar negeri,” katanya.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau Paman Birin saat ini tidak diketahui keberadaannya.
“Sampai saat ini termohon (KPK) masih melakukan pencarian terhadap keberadaan pemohon (Sahbirin),” kata Tim Biro Hukum KPK Nia Siregar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).
Untuk itu, Nia menegaskan bahwa pihaknya sudah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan (Sprinkap) dab Surat Putusan Pimpinan KPK untuk mencekal Sahbirin ke luar negeri.
“Termohon telah menerbitkan surat perintah penangkapan nomor Sprinkap 06 dan surat putusan pimpinan KPK tentang larangan bepergian ke luar negeri, namun keberadaan pemohon belum diketahui sampai saat ini dan masih dilakukan pencarian,” ujar Nia.
“Oleh karena itu, penetapan tersangka terhadap diri pemohon dilakukan secara in absentia sehingga tidak diperlukan pemeriksaan terhadap diri pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka,” tandas dia.
TERPOPULER
