Suara.com - Kekuatan lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden dinilai memiliki kekuasaan yang terlalu dominan.
Wakil Ketua Komisi II DPR fraksi PDIP Aria Bima menyebutkan, kekuasaan Presiden yang besar bisa menggeser demokrasi menjadi alat lain yang berorientasi terhadap kepentingan elit ketimbang rakyat.
Aria mengatakan dominasi eksekutif tersebut mengarah terhadap abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, dan sering kali meminggirkan peran masyarakat sipil sebagai pengisi ruang publik serta kontrol sosial.
"Faktanya kekuasaan Presiden ini sangat besar. Saya di lapangan politik melihat bahwa besarnya kekuasaan Presiden, terutama kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara, dengan kekuasaan yang besar itulah kemudian bisa atau mudah menggeser demokrasi ke alat lain," kata Aria saat acara seminar Kagama 'Prospek Demokrasi Indonesia' di Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Pergeseran demokrasi yang dia maksud bisa jadi menimbulkan warna oligarki yang tidak berorientasi terhadap kepentingan rakyat, atau juga ketidakmampuan presiden dalam memanfaatkan kekuasaan tanpa batas.
Salah satu sikap dominasi Presiden Prabowo Subianto dalam kekuasaan itu kata dia, terlihat ketika dia secara terang-terangan menyampaikan dukungan terhadap cagub-cawagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Aria mendapati adanya kontradiksi pada pernyataan Prabowo yang berkali-kali berjanji tidak akan terlibat dalam pilkada.
"Pak Prabowo yang tiga kali bicara tentang independensi, kemudian mendukung cagub Jawa Tengah, itu gak bisa dirumuskan dalam kontes demokrasi saat ini," kritiknya.
Politisi PDIP itu menyebutkan, sekalipun Presiden sebagai kepala negara tetapi harus ada pembatas agar tidak bertindak semaunya sesuai keinginan pribadinya.
"Ini adalah hal yang penting untuk kita cermati bagaimana kekuasaan yang diberikan kepada presiden harus ada hal yang menahan, terutama dari diri seorang presiden untuk tidak maksimalkan kekuasaan yang dimilikinya," tegas Aria.
TERPOPULER
