K.O di Sidang Praperadilan, Eks Penyidik Sebut KPK Tak Serius Usut Kasus Paman Birin: Memalukan!

Suara.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagian praperadilan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin.

Yudi menilai dikabulkannya gugatan praperadilan itu menandakan KPK tidak serius dalam mengusut kasus korupsi yang menjerat Paman Birin. 

“KPK tidak serius dari awal, ada pertanyaan besar mengapa sudah menetapkan status tersangka bagi Paman Birin, kemudian sudah ada surat perintah penangkapan, tapi tidak menerbitkan DPO ketika KPK gagal menemukan tempat persembunyiannya? Inikan memberi waktu bagi Paman Birin untuk mengajukan praperadilan,” kata Yudi kepada wartawan, Rabu (13/11/2024).

Bahkan, Yudi menyebut KPK tidak bisa menangkap Paman Birin yang sempat mempimpin apel pagi di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (11/11/2024), padahal ketika itu masih berstatus tersangka. Menurutnya, menangnya Gubernur Kalsel di praperadilan itu memalukan dan menjadi tamparan keras bagi KPK. 

“Sebagai penegak hukum dengan kewenangan luas, tentu ini memalukan dan tamparan keras bagi KPK. Jika saja KPK cepat menerbitkan DPO, tentu yang bersangkutan tidak akan bisa mem-praperadilan-kan,” ujar Yudi.

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK menyebut menilai penyidik antirasuah itu sempat punya waktu untuk menetapkan Sahbirin menjadi daftar pencarian orang (DPO) ketika keberadaannya tidak bisa ditemukan.

“Saya juga tidak yakin KPK akan menetapkan Paman Birin sebagai tersangka lagi, apalagi waktu pimpinan jilid ini tinggal satu bulan lebih lagi,” tandas Yudi.

Keok di Sidang Praperadilan

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan praperadilan yang diajukan Gubernur Kalsel, Paman Birin.

“Menerima dan mengabulkan gugatan praperadilan Sahbirin Noor untuk sebagian,” kata Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi di PN Jaksel, Selasa (12/11/2024).

Adapun praperadilan ini diajukan Sahbirin sebagai bentuk perlawanan atas statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalsel tahun 2024–2025 yang ditangani KPK.

Dengan putusan ini, status Sahbirin sebagai tersangka dinyatakan dibatalkan karena KPK dianggap tidak sesuai prosedur dan bersikap sewenang-wenang.

“Menyatakan tidak sah tidak punya kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka terhadap pemohon,” ujar Hakim Afrizal.

“Menyatakan Sprindik adalah tidak sah,” tambah dia.

Tak Ditahan Meski Tersangka