REGIONAL:
Suara.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 telah ditetapkan akan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024. Menyongsong momen penting tersebut, banyak masyarakat bertanya-tanya, apakah tanggal ini akan ditetapkan sebagai hari libur nasional?
Sebagai bagian dari hak demokrasi, masyarakat Indonesia akan berpartisipasi memilih kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, maupun wakilnya, di berbagai wilayah secara bersamaan. Lantas, apakah tanggal 27 November tanggal merah?
Status Libur Nasional pada Pilkada Serentak
Jika merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2024, bulan November sebenarnya tidak memiliki tanggal merah selain hari Minggu.
Libur nasional yang tersisa dalam kalender 2024 adalah 25 Desember untuk perayaan Natal, serta cuti bersama keesokan harinya, 26 Desember.
Namun demikian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengindikasikan akan adanya tambahan libur nasional khusus untuk Pilkada serentak.
Menteri PANRB kala itu, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengusulkan penetapan tanggal 27 November sebagai hari libur melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Ketentuan mengenai libur pada hari pemungutan suara sebenarnya telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 167 Ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 84 Ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Berdasarkan aturan tersebut, pemungutan suara harus dilaksanakan pada hari yang diliburkan secara nasional atau bertepatan dengan hari libur. Sehingga bisa dipastikan tanggal 27 November saat Pilkada 2024 serentak merupakan tanggal merah alias hari libur.
Tahapan dan Jadwal Penting Pilkada 2024
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, tahapan Pilkada serentak dimulai jauh sebelum hari pemungutan suara. Berikut adalah beberapa jadwal pentingnya:
Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024 menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Untuk memastikan kelancaran proses tersebut, berbagai tahapan telah dirancang secara rinci. Persiapan yang matang menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota ini.
Tahapan-tahapan yang dirancang meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai proses persiapannya.
Tahapan Persiapan Pilkada 2024
Tahap pertama melibatkan perencanaan program dan anggaran, yang dijadwalkan pada 26 Januari 2024. Selanjutnya, 18 November 2024 menjadi tanggal penting untuk penyusunan peraturan terkait tata cara penyelenggaraan dan jadwal pelaksanaan Pilkada. Proses pembentukan badan penyelenggara seperti PPK, PPS, dan KPPS dimulai pada 17 April 2024 hingga 5 November 2024.
Dalam waktu yang bersamaan, pembentukan tim pengawasan, seperti Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, akan dilakukan sesuai dengan jadwal dari Bawaslu. Adapun pendaftaran bagi pemantau pemilihan berlangsung sejak 27 Februari 2024 hingga 16 November 2024.
Untuk memastikan data pemilih yang valid, tahap penyerahan daftar penduduk potensial akan dimulai pada 24 April 2024 hingga 31 Mei 2024. Tahapan ini dilanjutkan dengan proses pemutakhiran data pemilih yang berlangsung hingga 23 September 2024.
Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 2024
Penyelenggaraan Pilkada dimulai dengan proses pemenuhan persyaratan bagi calon perseorangan, yang dijadwalkan sejak 5 Mei 2024 hingga 19 Agustus 2024. Setelah itu, pengumuman pendaftaran pasangan calon akan dilakukan pada 24-26 Agustus 2024, sementara pendaftaran resminya berlangsung selama tiga hari mulai 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024.
Tahap penelitian persyaratan calon dilakukan secara mendalam mulai 27 Agustus hingga 21 September 2024. Pasangan calon resmi akan ditetapkan pada 22 September 2024, dilanjutkan dengan masa kampanye yang berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024.
Pemungutan suara dijadwalkan pada 27 November 2024, diikuti dengan penghitungan dan rekapitulasi hasil hingga 16 Desember 2024. Penetapan pasangan calon terpilih tanpa sengketa dilakukan paling lambat lima hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan pemberitahuan terkait perkara yang terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
Jika terjadi sengketa, penetapan pasangan terpilih akan dilakukan dalam lima hari setelah KPU menerima salinan putusan dari MK. Pengusulan dan pengesahan kepala daerah terpilih, baik gubernur maupun bupati/wali kota, juga mengikuti prosedur ini, dengan tenggat waktu maksimal tiga hari setelah penetapan.
Cakupan Pilkada 2024
Pilkada serentak ini akan melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Dengan skala yang begitu besar, persiapan matang dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat memastikan kelancaran proses demokrasi ini.
Tanggal Merah Bulan November
Bulan November 2024 merupakan salah satu bulan dengan hari libur nasional yang terbatas. Selama bulan tersebut, hari libur yang tersedia hanyalah hari Minggu, yang jatuh pada tanggal 3, 10, 17, dan 24 November. Setiap pekan, masyarakat dapat menikmati waktu istirahat di akhir minggu tersebut.
Meski demikian, ada peluang untuk penambahan hari libur nasional di bulan ini. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, 27 November 2024. Jika pemerintah menetapkan hari tersebut sebagai hari libur nasional, masyarakat akan memperoleh waktu tambahan untuk memberikan hak pilihnya secara maksimal.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
TERPOPULER