Infografis
Kemudian, ia juga menyerahkan laporan dari warga Jakarta pemilih RIDO yang tak menggunakan hak pilihnya lantaran tak menerima formulir C6 alias undangan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Karena ada hak masyarakat yang terabaikan di sini, ya tentunya ini harus diakomodir," ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata tak mau ambil pusing soal laporan ke DKPP yang dilayangkan pada dirinya dan anggotanya oleh Tim Pemenangan RIDO. Ia mengaku siap dalam menghadapi proses laporan tersebut.
Sebagai penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, KPU siap menerima risiko, termasuk menghadapi proses penanganan dugaan pelanggaran etik yang diproses DKPP.
"KPU terima apa saja, mau dilaporkan ke DKPP kami siap juga, dilaporkan ke mana saja kami siap. Yang penting kami yakin sudah menjalankan sesuai peraturan yang ada," ujar Wahyu kepada wartawan, Kamis (5/11/2024).
Sementara mengenai anggapan partisipasi pemilih dalam Pilgub Jakarta rendah akibat penyelenggara tak profesional, Ia menegaskan besaran partisipasi pemilih harus dilihat dari semua surat suara yang digunakan.
"Yang pasti partisipasi itu harus rumusnya suara sah plus suara tidak sah, jadi bukan suara sah doang yang dihitung. Mudah-mudahan partisipasi cukup, lah, karena ini kan pemilu (pilkada) pertama kali di Indonesia dengan sistem serentak," katanya.
