REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mempercepat jadwal pelaksaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan PSU di Parigi Moutong awalnya dijadwalkan pada Sabtu (19/5/2025) atau 60 hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, KPU harus mempercepat jadwal pelaksanaan PSU lantaran terbentur dengan jadwal ibadah Kristen Advent.
"Sejatinya jadwal Parigi Moutong juga terjadwal 19 April 2025,” kata Afif di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
Namun hal tersebut kemungkinan akan diubah sesuai dengan berbagai macam pertimbangan yang disampaikan masyarakat setempat, lantaran menyesuaikan waktu peribadatan.
"Tetapi karena pertimbangan sebagian penduduknya harus ibadah, Kristen Advent, maka kami menerima aspirasi itu untuk kemudian usulan dari teman-teman di daerah,” tambah dia.
Afif menjelaskan, surat resmi dari Gereja Advent menjadi dasar adanya permohonan perubahan hari pemungutan suara, yang kemudian disepakati bersama oleh berbagai pihak, termasuk tokoh agama, Forkopimda, dan peserta Pilkada Parigi Moutong.
Untuk itu, KPU Kabupaten Parigi Moutong kemudian menetapkan tanggal 16 April 2025 sebagai hari pemungutan suara ulang melalui Keputusan Nomor 35 Tahun 2025.
Afif mengeklaim sejauh ini PSU berjalan lancar, tertib, dan kondusif di 818 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 283 desa/kelurahan dan 23 kecamatan.
Sekadar informasi, MK memutus 40 perkara sengketa pilkada 2024. Hasilnya, 24 daerah di antaranya dinyatakan harus menggelar PSU. Adapun daerah yang harus menggelar PSU ialah:
- Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Pasaman
- Perkara Nomor 224/PHPU.BUP- XXIII/2025 Pilbup Mahakam Ulu
- Perkara Nomor 260/PHPU.BUP- XXIII/2025 Pilbup Boven Digoel
- Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Barito Utara
- Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Tasikmalaya
- Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Magetan
- Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Buru
- Perkara Nomor 304/PHPU.GUB- XXIII/2025 Pilgub Papua
- Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Pilwalkot Banjarbaru
- Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Empat Lawang
- Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Bangka Barat
- Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Serang
- Perkara Nomor 20/PHPU.BUP- XXIII/2025 Pilbup Pesawaran
- Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Kutai Kartanegara
- Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Pilwalkot Kota Sabang
- Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII 2025 Pilbup Kepulauan Talaud
- Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Banggai
- Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Gorontalo Utara
- Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Bungo
- Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Bengkulu Selatan
- Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO- XXIII/2025 Pilwalkot Kota Palopo
- Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Parigi Moutong;
- Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Siak
- Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Pulau Taliabu.
Sebelumnya diberitakan, KPU mengungkapkan sudah ada tujuh daerah yang menggugat hasil PSU Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Adapun tujuh daerah yang kembali menggugat hasil PSU ialah Kabupaten Puncak Jaya, Siak, Barito Utara, Buru, Pulau Taliabu, Banggai, dan Kepulauan Talaud.
Afifuddin berharap gugatan tersebut gugur pada tahap dismissal atau putsan sela sehingga tidak berlanjut dan berakhir pada putusan MK yang kembali memerintahkan PSU.
"Mudah-mudahan selesai di sidang dismissal, kan enak itu," katanya.
Menurut Afif, pelaksanaan PSU sejauh ini berjalan lancar.
Namun, dia mengaku akan terus berkoordinasi dengan jajarannya jika gugatan hasil PSU tidak gugur pada tahap putusan sela.
Afifuddin menegaskan semua proses koordinasi untuk menyiapkan sidang gugatan sengketa Pilkada hasil PSU di MK akan berfokus di kantor pusat karena adanya efisiensi anggaran.
"Ini sudah efisiensi sekali kita. Kita semua di kantor rapat. Rapat tim konsolidasi di kantor semua,” ujarnya.
TERPOPULER
