Suara.com - Pengamat Politik, Rocky Gerung, menilai seharusnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi memiliki etika untuk bisa segera mengembalikan Kartu Tanda Anggta (KTA) ke PDIP.
Menurutnya, tindakan tersebut sangat mulia dibandingkan Jokowi mencari sensasi dengan mengajak PDIP terus berkelahi.
Hal itu disampaikan Rocky dalam akun Youtube-nya dilihat Suara.com, Jumat (6/12/2024). Dalam kontennya, Rocky ditanya pendapatnya soal Jokowi dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP dan menyatakan soal partai perorangan.
"Kalau Pak Jokowi datang 'oke saya kembalikan (KTA) terima kasih saya minta maaf karena tidak bisa memenuhi kualifikasi sebagai kader PDIP', Ya kan itu lebih terhormat atau sangat terhormat justru," kata Rocky.
"Tapi justru itu yang tidak ingin dilakukan oleh Jokowi, dia ingin ada sensasi dia ingin supaya masih ada perkelahian politik dengan Ibu Mega misalnya," katanya menambahkan.
Namun, menurut Rocky, PDIP menganggap urusannya dengan Jokowi sudah selesai. Hal itu menjadi sinyal agar Jokowi segera mengembalikan KTA.
"Itu artinya semacam sinyal supaya kembaliin dong semua hal yang pernah kita kasih ke Anda karena Anda tidak layak lagi memakai jaket PDIP tidak layak lagi menyebut diri sebagai anak didik Soekarno. Tidak layak lagi menyebut sebagai kader apalagi sebagai kader," katanya.
"Dan semua itu semacam ya itu yang namanya kesopanan di dalam politik di kalangan mereka yang pernah punya tanda keanggotaan aristokrat kan itu Jokowi kan aristokrat partai tetapi ke aristokratan dia itu tidak dibuktikan dengan nilai-nilai yang aristokrati Jokowi bermain di dalam nilai yang sangat kotor, nilai yang sangat mengkecilkan sebetulnya. Dan itu yang menyebabkan Pak Jokowi akhirnya kehilangan kesempatan untuk menjadi negarawan untuk dihormati itu," sambungnya.
Untuk itu, kata dia, dengan belum mngembalikan segala atribut PDIP, Jokowi terus akan diolok-olok.
Baca Juga: Kuliti Motif Bantuan Wapres Gibran, Rocky Gerung Bedah Isi Hati Prabowo: 'Ya Gue Tahu Maksudnya'
"Tetap diolok-olok sebagai Mulyono dan semua hal yang kemudian kita lihat sebagai sesuatu atribut yang seharusnya tidak dimiliki oleh Pak Jokowi," pungkasnya.
