Suara.com - Analis Komunikasi Politik sekaligus Dosen Komunikasi Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta), Shulhan Rumaru memberikan tanggapannya terkait ucapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo bukan lagi bagian dari partai PDIP.
Kepada Suara.com, Shulhan memaparkan tiga poin penting terkait Pernyataan Hasto yang mempunyai makna tersirat dalam ilmu Komunikasi Politik. Berikut beberapa poinnya:
1. Upaya Manajemen Reputasi Partai
Shulhan menduga ucapan Hasto ke Jokowi adalah bentuk upaya memperbaiki reputasi sebagai partai politik yang taat dan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
"Pertama, itu merupakan upaya manajemen reputasi partai. Jadi, PDIP berupaya memperbaiki reputasinya sebagai parpol yang taat pada aturan main internal, dalam hal ini mengacu pada AD/ART," kata Shulhan Rumaru, Jumat (6/12/2024).
2. Kembalikan Marwah PDIP
Selain reputasi, Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta ini juga menambahkan bahwa ucapan Hasto kepada Jokowi dinilai untuk mengembalikan marwah PDIP.
"Kedua, mengembalikan marwah PDIP sebagai partai yang tidak bisa dipermainkan oleh segelintir elite yang berseberangan/membelot dari ideologi partai," tambah Shulhan.
3. Tingkatkan Solidaritas Untuk Cegah Dualisme
Terakhir, Shulhan menyebut bahwa pernyataan Hasto adalah upaya tegas PDIP untuk meningkatkan solidaritas, sekaligus mencegah terjadinya pembagian kekuasaan.
"Ketiga, pernyataan itu bagian dari upaya tegas PDIP untuk merekatkan kembali kohesivitas dan soliditas internal, dalam artian tidak boleh ada dualisme atau kubu di PDIP," jelasnya.
Selain pernyataan Hasto kepada Jokowi, Shulhan juga menilai bahwa terdapat dua poin terkait jawaban Jokowi tentang makna kata Partai Perorangan.
"Pertama, Jawaban Jokowi tanpa ada penjelasan lanjutan itu, dapat dipahami sebagai gaya komunikasi 'the dynamic style' dimana itu cenderung singkat, padat, namun melahirkan bias persepsi bagi penerima," ungkap Shulhan.
"Kedua, Jawaban Jokowi mengindikasikan narasi satirisme di mana pernyataan itu bisa ditafsirkan secara implisit menyindir Ibu Mega sebagai veto player di PDIP yang dianggap menciptakan kohesivitas berlebihan alias semua serba Ibu Mega," pungkasnya. (Moh Reynaldi Risahondua)
