Bisa Dicoba, IM57+ Institute Beberkan 4 Strategi Penanganan Korupsi dan Judi Online di Indonesia

Dwi Bowo Raharjo

Jum'at, 13 Desember 2024 | 20:50 WIB
Bisa Dicoba, IM57+ Institute Beberkan 4 Strategi Penanganan Korupsi dan Judi Online di Indonesia
Warga melihat iklan judi online melalui gawainya di Jakarta, Rabu (19/6/2024). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar).

Suara.com - Ketua Indonesia Memanggil Lima Tujuh atau IM57 + Institute, Lakso Anindito, menyebut ada empat strategi penanganan terkait korupsi dan judi online. Lakso menilai strategi ini jika dijalankan dengan baik mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut di Indonesia.

Strategi penanganan pertama yaitu penguatan lembaga hukum untuk menjadi pengawas dalam menangani kasus-kasus terkait cybercrime, khususnya judi online.

"Kalau kita lihat yang pertama yaitu pembersihan penegakan hukum yang ada di Indonesia, jadi institusi penegak hukum itu adalah sapunya, kalau kita tidak punya strong institution maka tidak akan bisa faktor lainnya ikut terpengaruh," kata Lakso dalam diskusi publik "Korupsi dan Kejahatan Siber" yang dipantau di Youtube AJI Indonesia, Jumat (13/12/2024).

Mantan pegawai KPK ini menjelaskan strategi penanganan yang kedua yaitu pendekatan multilayer yang berarti pendekatan berlapis dari berbagai pihak untuk mengatasi keterlibatan oknum aparat.

"Kedua, yang perlu dilakukan yaitu pendekatan yang sifatnya multilayer, didampingi dengan pendekatan dari sisi penegak hukum tidak bisa hanya dilakukan oleh penegak hukum, tapi dalam konteks siapa yang terlibat, itu yang harus disupport oleh KPK," jelas Lakso.

Selanjutnya, Lakso menjelaskan strategi penanganan ketiga melalui inovasi dan kolaborasi teknologi yang tidak hanya untuk memblokir situs judi, tetapi juga mengatasi kejahatan melalui digital forensik.

"Ketiga, adalah dibutuhkan inovasi dalam proses penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan melalui digital forensik," jelas Lakso.

Strategi penanganan terakhir yaitu penguatan Civil Strategic Investigation berfokus pada peningkatan kapasitas lembaga negara untuk mengawasi dan menindaklanjuti praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

"Terakhir, saya bicara mengenai penguatan sipil untuk bisa mendorong tanggung jawab pemerintah di dalam proses pengawasan ini, jadi itu empat strategi ya, yang dari sisi antikorupsi bisa memberikan persepsi tambah," pungkasnya. (Moh Reynaldi Risahondua)

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Deposit Judi Online Meroket Capai Rp 43 Triliun di 2024, PPATK: PR Berat Pemerintah dan Masyarakat

Deposit Judi Online Meroket Capai Rp 43 Triliun di 2024, PPATK: PR Berat Pemerintah dan Masyarakat

News | Jum'at, 13 Desember 2024 | 19:17 WIB

KPK Ungkap Temuan Bukti Baru Keterkaitan Yasonna Laoly dengan Harun Masiku

KPK Ungkap Temuan Bukti Baru Keterkaitan Yasonna Laoly dengan Harun Masiku

News | Jum'at, 13 Desember 2024 | 18:21 WIB

Penahanan Gubernur Bengkulu Nonaktif Rohidin Mersyah Diperpanjang 40 Hari

Penahanan Gubernur Bengkulu Nonaktif Rohidin Mersyah Diperpanjang 40 Hari

News | Jum'at, 13 Desember 2024 | 17:29 WIB

Usut Kasus Harun Masiku, KPK Jadwalkan Pemanggilan Ulang Yasonna Laoly Rabu Depan

Usut Kasus Harun Masiku, KPK Jadwalkan Pemanggilan Ulang Yasonna Laoly Rabu Depan

News | Jum'at, 13 Desember 2024 | 16:58 WIB

Strategi Taspen Entaskan Praktik Korupsi di Lingkungan Kerja

Strategi Taspen Entaskan Praktik Korupsi di Lingkungan Kerja

Bisnis | Jum'at, 13 Desember 2024 | 16:39 WIB

Terkini

Warga Muhammadiyah Kini Punya Peluang Miliki Rumah Lewat Program RumahMU

Warga Muhammadiyah Kini Punya Peluang Miliki Rumah Lewat Program RumahMU

Foto | Sabtu, 14 November 2026 | 23:34 WIB

Cabut Kabel WiFi Saat Merasa Disadap, NSA: Berpotensi Kehilangan Data untuk Pemeriksaan Forensik

Cabut Kabel WiFi Saat Merasa Disadap, NSA: Berpotensi Kehilangan Data untuk Pemeriksaan Forensik

Tekno | Sabtu, 14 November 2026 | 23:30 WIB

Target Pajak Berpotensi Meleset, Kelas Menengah dan Daerah Terancam Ikut Menanggung Beban

Target Pajak Berpotensi Meleset, Kelas Menengah dan Daerah Terancam Ikut Menanggung Beban

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 23:05 WIB

Sinyal Bahaya Buat Timnas Indonesia! Jepang Tekuk Brasil Tanpa Ampun

Sinyal Bahaya Buat Timnas Indonesia! Jepang Tekuk Brasil Tanpa Ampun

Bola | Sabtu, 14 November 2026 | 22:30 WIB

Bonus Rp9,45 Miliar Atlet Solo Cair Februari, Ini Rincian Prestasi di Porprov Jateng 2026

Bonus Rp9,45 Miliar Atlet Solo Cair Februari, Ini Rincian Prestasi di Porprov Jateng 2026

Surakarta | Sabtu, 14 November 2026 | 22:14 WIB

Google Rilis Gemini 4 Hydrogen, AI Coding 2,5 Kali Lebih Cepat

Google Rilis Gemini 4 Hydrogen, AI Coding 2,5 Kali Lebih Cepat

Tekno | Sabtu, 14 November 2026 | 22:02 WIB

PGEO Targetkan Free Float 12,5% pada Maret 2027, Fundamental Bisnis Tetap Kuat

PGEO Targetkan Free Float 12,5% pada Maret 2027, Fundamental Bisnis Tetap Kuat

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 22:01 WIB

Di Depan Prabowo, Muhammadiyah Sentil Oligarki: Kekayaan RI Dikuasai Segelintir Orang

Di Depan Prabowo, Muhammadiyah Sentil Oligarki: Kekayaan RI Dikuasai Segelintir Orang

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 22:00 WIB

Pemalang Lokasi Pelatihan, Ahmad Sahroni Desak Polisi Bongkar Jaringan TPPO Tentara Bayaran Rusia

Pemalang Lokasi Pelatihan, Ahmad Sahroni Desak Polisi Bongkar Jaringan TPPO Tentara Bayaran Rusia

Jawa Tengah | Sabtu, 14 November 2026 | 21:59 WIB

Delapan Tahun Tinggal Ilegal di Indonesia, WNA Korea Selatan Dideportasi

Delapan Tahun Tinggal Ilegal di Indonesia, WNA Korea Selatan Dideportasi

Jawa Tengah | Sabtu, 14 November 2026 | 21:53 WIB

×