Bahkan, Rommy menyatakan agar pengurus harian DPP PPP melakukan taubat nasuha.
"Taubat yang sungguh-sungguh, dengan secara ksatria mengakui kegagalannya serta meminta maaf secara terbuka kepada seluruh kader PPP atas ketidakmampuannya menjaga PPP di Senayan," katanya.
Rommy bahkan menyinggung pernyataan Mardiono yang menyatakan dirinya tidak gagal karena bukan caleg yang dinilai tidak pantas disampaikan Plt Ketum PPP. Ia bahkan mendesak Mardiono meminta maaf.
"Semoga Mukernas kali ini menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu menjadi titik tolak kembalinya PPP ke Senayan pada Pemilu 2029," katanya.
Jumat (13/12/2024) malam, Mukernas II PPP akhirya dibuka. Mardiono hingga Rommy bahkan hadir dalam tampil dalam satu meja.
Pada kesempatan itu, Mardiono diberi kesempatan menyampaikan pidato poltiknya sebelum akhirnya membuka secara resmi mukernas.
Pidato poltik Mardiono terdengar seperti balasan untuk menjawab riak-riak apa yang disampaikan oleh Rommy.
Pertama yang bisa disoroti soal dirinya meminta kader PPP tak menyalahkan pihak lain dalam kegagalan partai di Pemilu 2024. Apalagi sampai menyalahkan Partai Cokelat atau biasa disebut Parcok.
Kedua, Mardiono dalam pidatonya menyampaikan, Mukernas memang menjadi ajang persiapan partai dalam menggelar Muktamar tahun depan. Namun, secara khusus mewanti-wanti agar dalam muktamar tidak dibumbui dengan konflik dan adu domba.
"Kita tidak membuka diri untuk para pihak yang mengadu domba, mengembangkan fitnah dan membenturkan kader satu dengan yang lain," kata Mardiono.
Ia mempersilakan bagi siapa pun kader yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum PPP di Muktamar, harus mengedepankan modal etika keIndonesiaan.
Ketiga, dalam pidatonya Mardiono menyampaikn permohonan maaf atas kesalahan dan kekeliruan selama dirinya memimpin PPP.
Bursa Calon Ketum
Usai acara pembukaan Rommy menghormati apa yang disampaikan Mardiono dalam pidatonya.
Namun ia lagi-lagi menyampaikan pendapatnya denga meminta PPP bisa membuka diri menerima calon ketua umum atau caketum dari luar partai. Alasannya, agar PPP ke depan ada penyegaran dan mendukung juga prinsip rejuvasi dalam partai.
Tak sampai di situ, Rommy juga menyampaikan sejumlah nama-nama figur yang diklaim sudah suarakan kader untuk menjadi caketum PPP.
Terdapat empat nama yakni dua kader PPP dan dua nama dari eksternal partai. Mereka yakni Taj Yasin, Sandiaga Uno, Saifulah Yusuf atau Gus Ipul, dan Dudung Abdurachman.
Adapula nama mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali yang ikut diusulkan oleh DPC PPP Kota Palu.
Sabtu, 14 Desember 2024, Mukernas II PPP akhirnya memasuki hari puncak. Berbeda dari hari pertama, di hari kedua sempat diwarnai dengan keributan.
Keributan melibatkan Ketua DPP PPP bidang OKK, Idy Muzayyad dengan Wasekjen DPP PPP, Rapih Herdiansyah. Hal itu terjadi kala Mukernas dengan agenda medengarkan pendapat seluruh DPW PPP.

Namun Mukernas tetap dilanjutkan dan menghasilkan sejumlah poin. Pertama untuk jadwal Muktamar ke-10 partai akan digelar setelah Hari Raya Idul Fitri dan akan ditentukan waktunya oleh DPP.
Kedua disepakati soal transfromasi partai. Ketiga, ditegaskan bahwa dalam Mukernas tak ada perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Mardiono menyampaikan jika AD/ART partai hanya bisa diubah dalam Muktamar itu pun untuk kepentingan Muktamar selanjutnya.
Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, menyampaikan bahwa konflik yang terjadi di PPP bukan barang baru lagi.
PPP terbilang partai yang sudah kenyang dengan konflik internal. Namun, kata dia, jika berkaca pada Pemilu 2024, maka memang tidak ada kata lain bahwa dibutuhkan perbaikan untuk mengembalikan suara PPP yang tergerus cukup signifikan.
Kondisi Tak Menguntungkan
Apalagi untuk periode 2024-2029, PPP berada di luar parlemen. Tentunya kondisi tersebut tidak menguntungkan bagi partai tersebut
"Semestinya kekuatan PPP berimbang dengan parpol jebolan orde baru lainnya seperti Golkar dan PDI-P," kata Kristian saat dihubungi Suara.com, Minggu (15/12/2024).
Posisi PPP di luar parlemen saat ini menurutnya harus menjadi bahan evaluasi agar partai yang identik dengan warna hijau ini membangun kembali strategi dan persoalan utama yang harus dibenahi.
"Agenda mengembalikan dukungan masyarakat kepada PPP bisa menjadi topik utama. Termasuk juga pengembangam strategi partai agar bisa menjaga eksistensinya di parlemen dalam jangka panjang bisa jadi pokok diskusi yang konstruktif bagi partai berlambang kabah ini," ujarnya.
Ia bahkan menyebut, PPP sebenarnya bisa mengoptimalisasi peluang dalam melihat menurunnya kinerja partai islam lainnya, dalam hal ini PKS, yang tidak maksimal dalam pilkada serentak.
"Bukan tidak mungkin PPP bisa memanfaatkannya untuk menarik kembali simpati pemilih mereka yang sempat hijrah ke PKS,' katanya.
Sementara untuk posisi calon ketua umum, Kristian mengemukakan PPP membutuhkan sosok yang populis dan memiliki magnet untuk menarik dukungan massa.
Tentunya, menurut Kristian, elite politik PPP harus legawa untuk memulai perubahan dari status quo yang ada saat ini.
"Namun, jika kegagalan masuk parlemen dijadikan ukuran perbaikan, maka semestinya para pengurus partai memikirkan perubahan ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Hal ini juga berarti membuka diri untuk mengorbankan ego pribadi demi masa depan partai," katanya.