Hari Jalan 20 Desember: Menapak Sejarah Ruas dan Jembatan Penyatu Nusantara, Teknologi Nasional Paten Internasional

Selain aplikasi teknologi tinggi dari ruas-ruas jalan tadi, sudah lebih dari setengah abad Indonesia memiliki jembatan ikonik yang menjadi destinasi wisatawan domestik dan mancanegara. Yaitu Jembatan Ampera.

Ide pembuatan Jembatan Ampera mengemuka awal 1950-an dan Presiden Soekarno melakukan pemancangan tiang pertama pada 10 April 1962, dengan pendanaan dari  pampasan perang zaman Jepang. Dalam pengerjaan tiga tahun, jembatan sepanjang 1.177 meter, lebar 22 meter serta tinggi 11,50 meter di atas permukaan Sungai Musi ini diresmikan Gubernur Sumatera Selatan Abujazid Bastomi pada 10 November 1965. 

Periodisasi Pembuatan Jalan dan Tol di Indonesia 

Selain jembatan, jalan, sampai ruas tol kebanggaan bangsa Indonesia tadi, pembangunan infrastruktur ini memiliki periodisasi panjang. Meliputi berbagai area di Tanah Air.

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat setelah dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada 1 April 1949 telah direalisasikan pembangunan jalan Batavia-Kebajoran, Jembatan Bandjir Kanal, dan jalur kereta api.  Lantas 17 Juli 1957 dimulai pembangunan jalan darat dari pusat Kota Palangkaraya ke Sampit atas kerja sama Pemerintah Indonesia dan Uni Soviet. 

Pada 1961 dimulai pelaksanaan proyek pembangunan jalan Balikpapan - Samarinda (Balsam). Berlanjut pelebaran Jalan M.H. Thamrin di Jakarta menjadi 49 meter yang terinspirasi dari jalan-jalan lebar di kota-kota modern dunia. 

Pada 17 Desember 1962 dilangsungkan pembangunan fondasi Jalan Rusia di Kalimantan Tengah yang dikenal sebagai Jalan Palangkaraya – Tangkiling. Kemudian diteruskan sampai Pangkalan Bun dan Sampit.

Selanjutnya, kurun 1969-1974 berlangsung proyek khusus Jalan Raya Sumatera, sedangkan 1974-1979 digarap proyek Jalan Kalimantan, dan proyek Jalan Lintas Sulawesi. Pada masa 1989-1994 pembangunan Jalan Banjarmasin - Batas Kalteng serta Jembatan Barito direalisasikan.

Teknologi canggih juga mewarnai perjalanan pembuatan jembatan di Indonesia setelah era Konstruksi Cakar Ayam dan Sosrobahu. Yaitu Teknologi antigempa pertama yang diterapkan atas Jembatan Pasupati di Bandung, Jawa Barat pada 2005.

Selanjutnya menyusul pembangunan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur dengan Bangkalan, Madura. Kemudian Jembatan Mahakam Ulu,  Kalimantan Timur.

Pada 2013, pembangunan Jembatan Kelok 9 di  Sumatera Barat dituntaskan. Sedangkan  Underpass Dewa Ruci, Bali rampung pada 2018. Masih di tahun yang sama, pembangunan jalan baru dilangsungkan di perbatasan Kalimantan 734 km, Trans Papua Barat, sampai  perbatasan Timor Leste dengan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dan pembangunan Underpass New Yogyakarta International Airport  (NYIA), Jembatan Musi IV (Sumatera Selatan), serta JembatanYoutefa (Papua) rampung pada 2019.

Ada pun deretan jalan tol di Nusantara juga terus dilaksanakan setelah perdana Jalan Tol Jagorawi (9 Maret 1978). Tercatat Jalan Tol Ciujung dan Serang (28 Januari 1984),  Jalan Tol Prof. Dr. Sedyatmo (1 April 1985),  Jalan Tol Makassar (26 September 2008) sebagai jalan tol pertama di Sulawesi,  Jalan Tol Bali Mandara (23 September 2013) sebagai jalan tol pertama di Bali, Jalan Tol Balsam atau Balikpapan-Samarinda (17 Desember 2019) sebagai jalan tol pertama di Kalimantan, sampai Tol Trans Jawa tersambung dari Merak hingga Pasuruan (20 Desember 2018).

Siapakah Institusi Penyelenggara Pembuatan Jalan Raya, Jalan Tol, serta Jembatan di Negeri Kita?

Pembuatan ruas jalan sampai jembatan digarap Departemen Pekerjaan Umum (DPU) yang berdiri pada 19 Agustus 1945, dengan Jawatan Jalan-Jalan dan Lalu-Lintas. Kemudian 20 Desember 1949, namanya menjadi Departemen Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum. 

Mulai 25 Mei 1965 pelaksana realisasi infrastruktur jalan dan jembatan di Republik Indonesia bernama Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga,Direktorat Jenderal Bina Marga.

Kurun 1966-1968 menjadi Departemen Pekerjaan Umum,  Direktorat Jenderal Bina Marga. Kemudian periode 1970-1975 disebut Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik,  Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pada 1982-1988 juga periode 1989-1999 namanya dipertahankan sebagai Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga.

Mulai 2000-2001 memperoleh nama baru Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Prasarana Wilayah. Akan tetapi periode 2004-2006 namanya kembali menjadi Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pada 2006-2009, Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki 7 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) sebagai bagian dari Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan 3 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) sebagai perpanjangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di daerah yang membidangi infrastruktur jalan.

Periode 2010-2014 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki 8 BBPJN dan 2 BPJN.  Selanjutnya, kurun 2015-2018 namanya menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga dengan 8 BBPJN dan 10 BPJN.

Pada 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki 8 BBPJN dan 14 BPJN. Dan mulai 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki 7 BBPJN serta 26 BPJN.

Kemudian, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dijadikan dua bagian terpisah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menteri PUPR periode 2014 – 2024 Basuki Hadimuljono secara resmi menyerahkan jabatan kepada Menteri PU Dody Hanggodo dan Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta (21/10/2024).

Keberadaan Jalan Raya, Ruas Tol dan Jembatan Diabadikan dalam Hari Jalan Nasional

Berangkat dari momentum peresmian tiga ruas tol Trans Jawa oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2018, telah terbit Surat Keputusan Menteri PUPR No. 1511 Tahun 2021 tentang Hari Jalan untuk diperingati setiap 20 Desember.  

Tujuannya memberikan motivasi bagi penyelenggara jalan agar selalu bekerja lebih baik serta berinovasi dalam membangun dan mengelola jalan di Indonesia. Sekaligus sebagai tonggak monumen atau pengingat tentang eksistensi jalan di negeri kita.

Berdasarkan hasil penjejakan terhadap Jalan Nasional dan Jembatan Nasional negeri kita,  khususnya Jalan Nasional dan Jembatan Nasional yang dibangun semasa kemerdekaan, bisa direkomendasikan beberapa Jalan Nasional dan Jembatan Nasional sebagai dasar penetapan Hari Jalan.

Berikut ini adalah kriteria singkat, di mana objektivitas dikedepankan agar terhindar dari situasi subjektivitas:

1. Jalan yang akan ditetapkan sebagai hari jalan adalah jalan dengan status Jalan Nasional atau jembatan dengan status Jembatan Nasional. Bisa berupa jalan arteri primer menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. 

2. Jalan Nasional atau Jembatan Nasional yang akan ditetapkan sebagai hari jalan adalah jalan yang beridentitas. Identitas jalan  bisa mencakup tanggal, bulan, dan tahun. Bisa berkaitan dengan waktu pertama dibuat, dimulainya pembangunan, peresmian, sampai perdana digunakan. Tanpa identitas, tertutup peluang direkomendasikan sebagai dasar penetapan hari jalan.

3. Jalan Nasional atau Jembatan Nasional yang akan ditetapkan sebagai hari jalan adalah jalan dan jembatan beridentitas yang dibangun atau diinisiasi bangsa Indonesia. 

4. Jalan Nasional dan Jembatan Nasional yang akan ditetapkan sebagai hari jalan memiliki makna penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Seperti teknologi penemuan baru pembuatan jalan dan pendapat pengakuan internasional, sampai melayani kepentingan perbatasan antarnegara, untuk fungsi pertahanan dan keamanan negara.