Tanggapi Usulan Prabowo soal Pilkada Dipilih DPRD, NasDem: Semua Butuh Konsesus, Ini Bukan Bicara Surga

Agung Sandy Lesmana | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Rabu, 18 Desember 2024 | 14:20 WIB
Tanggapi Usulan Prabowo soal Pilkada Dipilih DPRD, NasDem: Semua Butuh Konsesus, Ini Bukan Bicara Surga
Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) didampingi Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia (kedua kanan) dan sejumlah penyanyi mendendangkan lagu dalam peringatan puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mendorong agar dilakukannya riset sebelum melakukan perbaikan sistem Pilkada dengan mengubah pemilihan jadi dari rakyat ke DPRD. Menurutnya, semua pemangku kepentingan harus duduk bersama terlebih dahulu. 

"Makanya gini teman-teman semua, saya menyarankan. Saya menyarankan, Partai NasDem menyarankan, kita riset bersama-sama. Sehingga hasilnya buahnya itu buah yang manis untuk kebutuhan kita bersama. Apapun jenis buahnya, mau mangga kah, mau jeruk kah, mau pepaya kah, buah apa, durian kah," kata Willy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (18/12/2024). 

"Apapun nama produknya nanti, itu hasil riset kita," sambungnya. 

Ia mengatakan, jika ide yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto tersebut sebenarnya sebagai pemantik saja agar tercipta diskursus. Namun, Willy menegaskan, ide tersebut jangan ditangkap secara reaksioner dan hanya terjebak pada subjektivitas. Lebih baik, kata dia, harus dilakukan survei. 

"Kalau saya melihat itu sebagai trigger aja. Trigger untuk apa? Untuk kita berpikir. Kita mau pilih sistem yang bagaimana? Kalau kita melihat sejarah, lahirnya Republik ini, baca Pidato 1 Juni Bung Karno itu, Bung Karno dan semua para pendiri Republik ini menolak demokrasi yang gontok-gontokan ini," katanya.

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. (Suara.com/Bagaskara)
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. (Suara.com/Bagaskara)

"Saya mengajak bukan terjebak dengan subjektivitas. Karena ini pertarungan preferensi politik. Tapi tugas kita bersama adalah, eh kenapa untuk Pilkada, untuk Pilpres, untuk Pileg kita keluar uang besar-besaran untuk survei. Tapi untuk rumah kita bersama ini, kami enggak mau survei. Surveinya tidak hanya quantitative approach, tapi juga qualitative approach. Melibatkan banyak aktor," sambungnya. 

Lebih lanjut, kata dia, memang harus diakui tak akan ada kebijakan atau sistem politik yang sempurna. Namun yang terpenting adalah duduk bersama dan menghasilkan kesepakatan. 

"Jadi jangan pernah mengidealisasi. Makanya saya bilang yang dibutuhkan adalah konsensus. Common consensus. Ini bukan bicara surga. Ini berbicara tentang ruang lingkup bersama," pungkasnya. 

Ikut Digaungkan Prabowo

Diketahui, usulan agar Pilkada dipilih lewat DPRD sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto kala berpidato di acara HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) lalu.

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku setuju atas usulan Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia soal proses Pilkada dipilih lewat DPRD.

Prabowo berpidato di acara HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12/2024) malam. (Suara.com/Novian)
Prabowo berpidato di acara HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12/2024) malam. (Suara.com/Novian)

Menurut Prabowo, tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di dalam negeri terlalu mahal. Ia menyampaikan memang harus berani untuk mengoreksi diri perihal sistem demokrasi.

Prabowo memuji Bahlil yang jeli tentang perbaikan terhadap demokrasi. Ia lantas mengajak para pimpinan partai yang hadir dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar untuk menimbang pandangan tersebut.

"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" bebernya.

Prabowo kemudian memberikan contoh ihwal sistem demokrasi yang diterapkan sejumlah negara tetangga, di mana pemilihan kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Prabowo, pemikiran dengan sistem tersebut efisien karena uang yang biasa digunakan untuk membiayai sistem demokrasi melalui pemilihan langsung itu bisa dialihkan untuk kebutuhan rakyat.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Diminta Tak Takut Lapor jika Dilarang Rayakan Natal, Gibran di Depan Umat Katolik: Bisa Langsung WA Saya

Diminta Tak Takut Lapor jika Dilarang Rayakan Natal, Gibran di Depan Umat Katolik: Bisa Langsung WA Saya

News | Rabu, 18 Desember 2024 | 11:48 WIB

Curhat Dipecat PDIP, Gibran Ngaku Senasib dengan Tokoh Pemuda Katolik: Perbedaan Hal Biasa

Curhat Dipecat PDIP, Gibran Ngaku Senasib dengan Tokoh Pemuda Katolik: Perbedaan Hal Biasa

News | Rabu, 18 Desember 2024 | 10:12 WIB

Selain Keluarga Jokowi, Ini Daftar 27 Kader Dipecat PDIP: Ada Effendi Simbolon hingga Eks Wamendagri John Wempi Wetipo

Selain Keluarga Jokowi, Ini Daftar 27 Kader Dipecat PDIP: Ada Effendi Simbolon hingga Eks Wamendagri John Wempi Wetipo

News | Senin, 16 Desember 2024 | 20:15 WIB

Dipecat karena Berkhianat, 'Dosa-dosa' Jokowi ke PDIP: Membelot Dukung Prabowo hingga Acak-acak MK

Dipecat karena Berkhianat, 'Dosa-dosa' Jokowi ke PDIP: Membelot Dukung Prabowo hingga Acak-acak MK

News | Senin, 16 Desember 2024 | 15:02 WIB

Terkini

Modus Tambang Luar IUP Terbongkar, Kejagung Jebloskan Bos Bauksit Sudianto Aseng ke Penjara

Modus Tambang Luar IUP Terbongkar, Kejagung Jebloskan Bos Bauksit Sudianto Aseng ke Penjara

News | Jum'at, 22 Mei 2026 | 08:02 WIB

Konjen RI di Istambul Ungkap 9 WNI Ditendang, Dipukul dan Disetrum Selama Diculik Israel

Konjen RI di Istambul Ungkap 9 WNI Ditendang, Dipukul dan Disetrum Selama Diculik Israel

News | Jum'at, 22 Mei 2026 | 07:10 WIB

Daftar Harta yang Disita dari Tersangka Korupsi Dirjen SDA Kementerian PU

Daftar Harta yang Disita dari Tersangka Korupsi Dirjen SDA Kementerian PU

News | Jum'at, 22 Mei 2026 | 06:56 WIB

Begini Rangkaian Pemulangan 9 WNI Bebas dari Israel, Visum hingga Forensik

Begini Rangkaian Pemulangan 9 WNI Bebas dari Israel, Visum hingga Forensik

News | Jum'at, 22 Mei 2026 | 06:49 WIB

Update 9 WNI Bebas dari Israel, Kini Sudah Sampai Turki Bersama Ratusan Aktivis GSF

Update 9 WNI Bebas dari Israel, Kini Sudah Sampai Turki Bersama Ratusan Aktivis GSF

News | Jum'at, 22 Mei 2026 | 06:26 WIB

Kronologis 9 WNI Bebas dari Tentara Israel Setelah Diculik di Laut Menuju Gaza

Kronologis 9 WNI Bebas dari Tentara Israel Setelah Diculik di Laut Menuju Gaza

News | Jum'at, 22 Mei 2026 | 06:18 WIB

Mengapa 9 WNI Ditangkap Militer Israel? Kronologi, Misi, dan Jerat Hukum Internasional

Mengapa 9 WNI Ditangkap Militer Israel? Kronologi, Misi, dan Jerat Hukum Internasional

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 22:11 WIB

Menlu Sugiono Geram, Kutuk Tindakan Israel yang Rendahkan Martabat 9 WNI

Menlu Sugiono Geram, Kutuk Tindakan Israel yang Rendahkan Martabat 9 WNI

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 22:05 WIB

Leony Vitria 'Kuliti' Borok Sampah Tangsel: Anggaran Miliaran, Hasilnya Nol Besar?

Leony Vitria 'Kuliti' Borok Sampah Tangsel: Anggaran Miliaran, Hasilnya Nol Besar?

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 21:54 WIB

LKPP Akui Sistem Belum User Friendly, Padahal Anggaran Pengadaan Capai Rp1.200 Triliun

LKPP Akui Sistem Belum User Friendly, Padahal Anggaran Pengadaan Capai Rp1.200 Triliun

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 21:35 WIB