Sindir Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rocky Gerung soal Kenaikan PPN 12 Persen: Jangan Paksa Rakyat!

Agung Sandy Lesmana | Suara.com

Senin, 23 Desember 2024 | 20:26 WIB
Sindir Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rocky Gerung soal Kenaikan PPN 12 Persen: Jangan Paksa Rakyat!
Rocky Gerung dalam podcast yang disiarkan akun Youtube DSTV_Official. (tangkapan layar/Youtube)

Suara.com - Pengamat Politik, Rocky Gerung memberikan pendapat terkait filosofi pajak yang dinilai dapat menjadi acuan pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengatur jumlah yang Pajak Pertambahan nilai atau PPN 12 persen

Menurutnya, filosofi pajak adalah hak rakyat untuk menolak pemerintah mengambil kekayaannya, akan tetapi rakyat juga bersedia jika terdapat harapan yang baik dalam pembayaran pajak.

"Rakyat ingin membayar tapi kalau tidak bisa, jangan dipaksa, akibatnya bisa saja dia dipidanakan, begitu diperiksa memang benar dia tidak punya uang, mau bayar pakai apa kan," jelas Rocky dikutip Suara.com dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin (23/12/2024).

Selain dari filosofi pajak, Rocky menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki metodologi penagihan pajak agar lebih masuk akal dalam membuat keputusan.

"Perbaiki metodologi karena banyak yang bolong juga dalam penagihan pajak, jadi mesti ada cara baru misalnya kita ingin mengetahui bahwa pajak itu dipukul rata atau tidak," ujar Rocky.

Rocky Gerung [Tangkap Layar]
Rocky Gerung [Tangkap Layar]

Menurutnya, jika ingin membuat metodologi terbaru maka petugas pajak harus melihat secara fenomenologis, yaitu dengan melihat fenomena sosial di Indonesia bahwa ada rakyat yang tidak mampu membayar pajak.

"Si ini tidak mampu bayar pajak karena dia harus nabung uang untuk rumah saudara-saudaranya atau keluarganya," kata Rocky.

Rocky menjelaskan lebih lanjut bahwa sebagian rakyat mempunyai uang untuk membayar pajak, tetapi yang menjadi permasalahan adalah uang itu diutamakan untuk membayar kebutuhan individual.

"Saya enggak bisa bayar pajak lho, walaupun saya punya uang, tapi saya pakai untuk pangan, sandang, perumahan, untuk pendidikan apalagi. Nah itu yang kita sebut sebagai fenomenologi dalam politik perpajakan kita," jelas Rocky.

Selain itu, Rocky menegaskan, bahwa jangan karena sudah ditetapkan oleh undang-undang maka kenaikan PPN 12 persen adalah suatu keharusan yang wajib terlaksana.

"Ini konyol namanya, jadi harus perhatikan kondisi fenomenologis dari rakyat, yang memang ada dalam keadaan kesulitan ekonomi, maka pribadinya akan menganggap 'kok saya diperas terus ya'," tegas Rocky.

"Ya, kalau janji mau makan siang gratis tetapi pendapatan saya justru dipajaki untuk bayar makan siang gratis, kalau begitu gue aja yang kasih makan siang gratis ke anak gue," pungkasnya sambil menyindir.

(Moh Reynaldi Risahondua)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Gerindra Sebut Prabowo Sadar Imbas Kenaikan PPN 12 Persen Picu Banyak Protes, Mau Dibatalkan?

Gerindra Sebut Prabowo Sadar Imbas Kenaikan PPN 12 Persen Picu Banyak Protes, Mau Dibatalkan?

News | Senin, 23 Desember 2024 | 16:37 WIB

PPN 12 Persen Tuai Kritik, Gerindra Klaim Reaksi Kadernya Bukan Serang PDIP, tapi...

PPN 12 Persen Tuai Kritik, Gerindra Klaim Reaksi Kadernya Bukan Serang PDIP, tapi...

News | Senin, 23 Desember 2024 | 15:20 WIB

Pameran Yos Suprapto Dibredel, Dandhy Laksono Ucap Terima Kasih ke Fadli Zon: Hidup Lekra!

Pameran Yos Suprapto Dibredel, Dandhy Laksono Ucap Terima Kasih ke Fadli Zon: Hidup Lekra!

News | Senin, 23 Desember 2024 | 14:43 WIB

Perdana Dibredel Era Prabowo, Pameran Yos Suprapto Dilarang Tampil di Galeri Nasional: Ada 5 Lukisan Mirip Jokowi

Perdana Dibredel Era Prabowo, Pameran Yos Suprapto Dilarang Tampil di Galeri Nasional: Ada 5 Lukisan Mirip Jokowi

News | Jum'at, 20 Desember 2024 | 13:00 WIB

Terkini

Kasus Amsal Sitepu: Saat Kreativitas Dinilai Rp0 dan Berujung Tuntutan 2 Tahun Penjara

Kasus Amsal Sitepu: Saat Kreativitas Dinilai Rp0 dan Berujung Tuntutan 2 Tahun Penjara

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 08:38 WIB

Prajurit TNI Gugur di Lebanon Bertambah, Ledakan Hantam Konvoi UNIFIL saat Misi Perdamaian

Prajurit TNI Gugur di Lebanon Bertambah, Ledakan Hantam Konvoi UNIFIL saat Misi Perdamaian

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 08:32 WIB

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Jenazah Praka Farizal Segera Dipulangkan ke Indonesia

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Jenazah Praka Farizal Segera Dipulangkan ke Indonesia

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 07:56 WIB

3 Prajurit TNI Gugur Akibat Serangan Israel, Publik Menantikan Sikap Tegas Prabowo

3 Prajurit TNI Gugur Akibat Serangan Israel, Publik Menantikan Sikap Tegas Prabowo

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 07:35 WIB

Sempat Viral Zebra Cross Hilang, Pemprov DKI Akhirnya Bikin 5 Titik di Tebet

Sempat Viral Zebra Cross Hilang, Pemprov DKI Akhirnya Bikin 5 Titik di Tebet

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 07:33 WIB

Pakar Pidana: Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Harus Diadili di Peradilan Umum

Pakar Pidana: Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Harus Diadili di Peradilan Umum

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 07:29 WIB

Kasus Amsal Sitepu Disorot DPR: Kriminalisasi terhadap Pekerja Kreatif adalah Keterbelakangan Hukum

Kasus Amsal Sitepu Disorot DPR: Kriminalisasi terhadap Pekerja Kreatif adalah Keterbelakangan Hukum

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 07:27 WIB

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 00:33 WIB

Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras

Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras

News | Senin, 30 Maret 2026 | 22:53 WIB

PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader

PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader

News | Senin, 30 Maret 2026 | 22:10 WIB