Said Abdullah PDIP: Tak Perlu Berspekulasi KPK Akan Panggil Ibu Megawati, Kasus Harun Masiku Tak Ada Sangkut Pautnya

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah, meminta tak perlu ada spekulasi KPK memanggil Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kasus Harun Masiku usai Hasto Kristiyanto jadi tersangka. 

Ia menegaskan, jika Megawati tak ada sangkut pautnya dengan kasus Harun Masiku. 

"Kita juga tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ibu Ketua Umum. Apalagi sepanjangan pengetahuan saya sebagai DPP Partai, kasus HM ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Ketua Umum," kata Said dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024). 

"Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Kita menjaga negara ini di dasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini," sambungnya. 

Ia berharap agar kasus penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto melebar kemana mana menjadi pengadilan opini. 

"Mari kita letakkan hal ini secara proporsional. Mas Hasto sendiri juga sudah menyatakan bahwa akan patuh terhadap hukum. Dan hal itu telah dibuktikan oleh Mas Hasto selama ini, beliau senantiasa patuh tiap kali KPK melakukan pemanggilan," katanya. 

"Kami juga berharap KPK bisa bertindak proporsional. bisa menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapapun, dengan demikian negara hukum bisa kita jaga. Terhadap kesangsian sejumlah pihak tentang tindakan KPK mememutuskan status hukum terhadap Mas Hasto karena ada interensi politik, tentu hal itu harus dijawab oleh KPK, agar juga marwah KPK terjaga dengan baik," sambungnya. 

Menurutnya, kalau kehidupan kebangsaan ini terus gaduh, berpolemik secara tidak proporsional, urusan-urusan hukum bisa di otak atik, ada ketidakpastian hukum, tentu hal ini akan dipersepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar. 

Padahal, kata dia, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Kelas menengah merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. 

Menurutnya, market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Suasana yang kondusif harus diberikan, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik. 

"Terus terang saja, sejumlah pihak berkomunikasi dengan saya, para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan," katanya. 

"Dilain pihak, investor global mulai menaruh harapan terhadap Presiden Donald Trump yang membuat sentimen negatif terhadap rupiah. Besar kemungkinan Presiden Trump juga akan mengenakan tarif terhadap negara negara mitra dagang. Ekonomi Tiongkok sedang melambat, padahal Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Hal ini akan menjadu ancaman buat produk ekspor kita ke Amerika Serikat," sambungnya. 

Lebih lanjut, kata dia, kalau di dalam negeri gaduh terus menerus, dikhawatirkan investor akan memilih keluar sesaat dari Indoensia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional. 

"Sekali lagi, mari kepada semua pihak, saya mengajak untuk menjaga kehidupan kebangsaan kita kedepan, agar bisa membuahkan harapan. menjaga optimisme bahwa kita bisa mendapatkan kehidupan lebih baik kedepan. Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai," pungkasnya.