Suara.com - Rencana penghapusan koridor 1 Transjakarta, rute Kota-Blok M karena bersinggungan dengan rute MRT Lebak bulus-Kota, tuai kritik dari publik. Rute Transjakarta itu rencananya akan ditutup setelah pembangunan MRT dari Bundaran HI sampai Kota selesai pada 2029.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyampaikan, publik harusnya melihat rencana tersebut dalam konteks jangka panjang. Menurut Yayat, dihapusnya Transjakarta koridor 1 telah jadi keputusan tepat karena untuk jalur yang sama telah terlayani dengan MRT.
Terlebih, transportasi umum di Jakarta juga telah ditetapkan sistem integrasi dengan biaya subsidi dari pemerintah.
"Bayangkan (tarif) Rp10.000 itu subsidi yang besar antara tiga moda itu kan, LRT, MRT, dan Transjakarta. Sekarang kalau ada penghapusan, tapi tiketnya lebih terjangkau, lebih terintegrasi, lebih luas, kenapa tidak? Jakarta itu bisa dikatakan hampir 80 persen pelayanan angkutan umumnya sudah berambat ke seluruh wilayah," kata Yayat kepada suara.com, dihubungi Jumat (3/1/2025).
![Penumpang saat menaiki bus listrik Transjakarta di Terminal Blok M, Jakarta, Senin (29/7/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/07/29/79773-penambahan-armada-bus-listrik-transjakarta.jpg)
Selain itu, rute yang sama antara Transjakarta dengan MRT dinilai sebagai tindakan pemborosan dalam konteks efisiensi operasional dan pembiayaan. Sebagai provinsi yangbakan dirancang menjadi kota global, kata Yayat, tranportasi Jakarta harusnya bisa lebih banyak sistem integrasi.
"Bagaimana sistem integrasi itu bisa memberikan pilihan pada yang terbaik. Kalau dalam satu koridor ada dua pelayanan, yang satu lebih baik dan ada ruang kontestasi, pasti suatu saat anak-anak muda Jakarta pilih yang lebih cepat, mudah, lebih nyaman," ujarnya.
Meski, tarif MRT lebih mahal, Yayat yakin kalau moda transportasi itu pada akhirnya akan jadi pilihan publik karena kecepatan serta kenyamanannya jauh di atas dari Transjakarta.
Dosen Universitas Trisakti itu juga menyebutkan bahwa pengguna MRT sebanyak 70 persen di antaranya ialah pekerja muda yang kemungkinan telah memiliki kesejahteraan lebih baik, terutama untuk beberapa tahun ke depan.
"Kalau bagi mereka-mereka yang tidak mampu dalam artian ekonomi, kan ada 18 golongan yang dapat subsidi dan gratis, daftar aja. Kalau mereka memang yang tidak mampu seperti Lansia, itu gratis. Kemudian TNI, ada banyak orang yang memang tidak mampu," ujarnya.
Baca Juga: Transjakarta Dapat Sertifikat Pengurangan Emisi, Ketua DPRD DKI Berharap Jadi Contoh Provinsi Lain
