Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka-bukaan terkait alasan belum menetapkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor sebagai tersangka.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, mengatakan, KPK belum mempunyai bukti yang cukup kuat untuk menetapkan Sahbirin sebagai tersangka.
"Jadi untuk perkara Pak Sahbirin Noor, yang bersangkutan telah menang praperadilan. Kemudian status tersangkanya gugur. Penyidik sudah melakukan ekspose terkait dengan perkembangan penyidikan," kata Asep dalam keterangan tertulis pada Kamis (9/1/2025).
Dia juga mengatakan, saat ini tim penyidik KPK sedang berada di Kalsel untuk melakukan penggeledahan agar mempunyai bukti yang cukup kuat atas kasus ini. Ia juga menyebut belum mengetahui keberadaan Sahbirin yang menghilang entah kemana.
"Saya juga belum tahu. Terakhir itu yang ada dia mimpin apel, tapi setelah itu hilang lagi. Bahkan kita tunggu, di hari pencoblosan itu kita pantau engga ada juga tuh di TPS-nya dia," katanya.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor alias Paman Birin.
“Menerima dan mengabulkan gugatan praperadilan Sahbirin Noor untuk sebagian,” kata Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi di PN Jaksel, Selasa (12/11/2024).
Adapun praperadilan ini diajukan Sahbirin sebagai bentuk perlawanan atas statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalsel tahun 2024–2025 yang ditangani KPK.
Dengan putusan ini, status Sahbirin sebagai tersangka dinyatakan dibatalkan karena KPK dianggap tidak sesuai prosedur dan bersikap sewenang-wenang.
Baca Juga: Drama Hukum Sahbirin Noor Yang Lolos dari Jerat Hukum, KPK Pastikan Kasusnya Masih Berjalan
"Menyatakan tidak sah tidak punya kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka terhadap pemohon," ujar Hakim Afrizal.
"Menyatakan Sprindik adalah tidak sah," tambah dia.
Diketahui, KPK melakukan penahanan terhadap enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025.
Dalam perkara ini, tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB), Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL), Kabid Cipta Karya Yulianti Erlynah (YUL), pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad (AMD), Plt Kabag Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB), dan dua pihak swasta Sugeng Wahyudi (YUD) serta Andi Susanto (AND).
Namun, KPK hanya menahan enam tersangka sementara saat itu Sahbirin Noor merupakan satu- satunya tersangka yang belum dilakukan penahanan.
"Terhadap 4 tersangka SOL, YUL, AMD, FEB, di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Klas | Jakarta Timur, di Gedung KPK K4," ujar Wakil Ketua KPK Periode 2019-2024 Nurul Ghufron.
