KPU hingga Gubernur-Wagub Terpilih Dinilai Bermasalah, Pilkada Papua Selatan Digugat ke MK

Suara.com - Lembaga Pemantau Pemilih Sarekat Demokrasi Indonesia mengajukan gugatan sengketa Pilkada Papua Selatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bermasalah. Pemohon mendalilkan ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Provinsi Papua Selatan. 

Salah satunya ialah menetapkan kandidat yang dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih Provinsi Papua Selatan.

"Melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf q UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada jo Pasal 9 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembetukan Provinsi Papua Selatan," kata Ketua sekaligus Kuasa Hukum Sarekat Demokrasi Indonesia M Andrean Saefudin di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

Dia menganggap proses pencalonan kandidat terpilih telah menabrak aturan yang diterbitkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor.100.2.1.3./2314/SJ tentang Pengunduran Diri Pj Kepala Daerah yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2024.

Dalam perkara ini, pemohon membahas sengketa terkait Keputusan KPU terhadap rekapitulasi dan pemekaran Provinsi Papua menjadi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Pasalnya, Andrean menyebut pembentukan Provinsi Papua Selatan disebut bermasalah karena dibentuk saat hanya terdiri dari empat kabupaten/kota. 

Mengacu Pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, lanjut dia, syarat pembentukan provinsi adalah memiliki minimal lima kabupaten/kota.

"Dalam aturan UU Otonomi khusus itu, di UU 14/2022 itu, bahwasannya pejabat sementara atau Pj itu tidak diperkenankan untuk maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Itulah yang awal mula. Sehingga terbitlah surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam hal ini, yang kemudian jadi dasar pengunduran diri Pj sebelumnya untuk mencalonkan di Provinsi Papua Selatan. Itu, secara logik kan, dia sebagai Pj, kemudian dia mengundurkan diri, kemudian dia maju. Nah, itu persoalan yang paling krusial menurut kami," tutur Andrean.

Untuk itu, dalam petitum permohonan, dia meminta agar MK membatalkan Keputusan KPU yang menetapkan kandidat terpilih di Pilkada Papua Selatan. 

Pemohon juga meminta agar MK menyetujui pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di empat kabupaten/kota.

"Kami juga meminta untuk melaksanakan pemilihan suara ulang di empat kabupaten-kota di Provinsi Papua Selatan. Utamanya di Merauke, Asmat, Mappi, sama Boven Digoel," tandas Andrean.