Suara.com - Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, memberikan tanggapannya soal posisi politik PDIP yang disebut tetap bekerjasama dengan pemerintahan Prabowo Subianto meski tak menempatkan kadernya di kabinet.
Cak Imin tak menanggapi secara spesifik mengenai hal itu, hanya saja ia mengatakan jika yang paling penting dalam pemerintahan bisa mengambil peran produktif.
"Yang paling penting adalah memberikan peran produktif. Ya tentu saya tidak dalam kapasitas mengomentari siapapun," kata Cak Imin ditemui di TMPN Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (11/1/2025).
Ia mengatakan, semakin banyak partai politik yang bekerjasama justru rakyat semakin terbantu.
"Tapi semakin banyak yang bekerjasama, hari ini politik yang paling penting adalah kolaborasi, produktif, dan membantu seluruh masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengungkapkan, jika Megawati Soekarnoputri sudah menyampaikan sikap PDIP kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, PDIP tetap bekerjasama dengan pemerintahan Prabowo. Hanya saja tak mengutus kader dalam pemerintahan.
Basarah awalnya menyampaikan, jika pada tanggal 17 Oktober 2024, empat hari sebelum Presiden Prabowo dilantik dirinya ditugaskan Megawati menyampaikan sikap politik PDIP.
"Sikap politik PDI Perjuangan kepada Presiden Prabowo melalui Pak Muzani. Melalui Pak Muzani, kami kebetulan sama-sama kolega di MPR periode yang lalu, yang salah satu dari delapan amanat yang di Ibu Mega titipkan kepada saya untuk disampaikan ke Pak Prabowo lewat Pak Muzani," kata Basarah di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Baca Juga: Sebut KPK Lembaga Gosip, PDIP Kritik Pemanggilan Legislator PDIP Maria Lestari di Kasus Hasto
Amanat pertama kata dia, Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak menganut paham sistem pemerintahan presidensial, sehingga PDIP tidak mengenal istilah oposisi apalagi menggunakan sistem oposisi.
"Ibu Mega mengatakan dalam filosofi negara Pancasila, esensinya itu adalah gotong royong, sehingga PDI Perjuangan akan menjalankan perintah ideologis Pancasila itu untuk menjalankan prinsip gotong royong," katanya.
Untuk itu, kata dia, PDIP bekerjasama dengan pemerintahan Prabowo. Tapi tak menempatkan kader di pemerintahan untuk menjabat.
"Oleh karena itu Bu Mega mengatakan, PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo," ujarnya.
Namun, kata dia, posisi politik PDIP di pemerintahan Prabowo berbeda dengan posisi politik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Lalu Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu, tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu," ungkapnya.
