Infografis
"Ibu Mega mengatakan dalam filosofi negara Pancasila, esensinya itu adalah gotong royong, sehingga PDI Perjuangan akan menjalankan perintah ideologis Pancasila itu untuk menjalankan prinsip gotong royong," katanya.
Untuk itu, kata dia, PDIP bekerjasama dengan pemerintahan Prabowo. Tapi tak menempatkan kader di pemerintahan untuk menjabat.
"Oleh karena itu Bu Mega mengatakan, PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo," ujarnya.
Namun, kata dia, posisi politik PDIP di pemerintahan Prabowo berbeda dengan posisi politik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Lalu Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu, tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu," ungkapnya.
"Mengapa demikian? Karena kata Ibu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo, Ibu menyebutnya Mas Bowo. Oleh karena itu persahabatan yang panjang dengan sangat baik hingga hari ini, akan menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya dengan Mas Bowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa," imbuhnya.
Untuk itu, kata dia, sikap politik PDIP bukan sebagai oposisi tapi bekerjasama dengan pemerintahan Prabowo.
"Jadi situasi itu yang kemudian kami menggambarkan bahwa, posisi politik PDI Perjuangan tidak mengenal istilah oposisi apalagi menjalankan sisi pemerintahan oposisi, akan terus bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo, namun tidak menugaskan kader ataupun anggotanya menjadi anggota Kabinet Presiden Pak Prabowo, tapi hubungan baik akan terus terjalin dan terbina," pungkasnya.
Baca Juga: Sebut KPK Lembaga Gosip, PDIP Kritik Pemanggilan Legislator PDIP Maria Lestari di Kasus Hasto
