Suara.com - Pemimpin Partai Demokrat, partai oposisi utama Korea Selatan, menyatakan bahwa penahanan Presiden Yoon Suk Yeol oleh penyelidik merupakan langkah pertama dalam memulihkan tatanan konstitusional dan demokrasi di negara tersebut.
Anggota DPR Park Chan-dae menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu (15/1/2025), sesaat setelah Yoon ditahan terkait penerapan darurat militer yang dilakukannya bulan lalu.
"(Itu) adalah langkah pertama untuk memulihkan tatanan konstitusional dan demokrasi, serta menegakkan supremasi hukum," ujar Park dalam pertemuan anggota parlemen Partai Demokrat.
Park juga mengecam Yoon dengan menyebutnya sebagai "penjahat serius" yang dianggap telah melanggar konstitusi dan hukum melalui deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu.
Penahanan Yoon memicu perdebatan luas di kalangan politik dan masyarakat Korea Selatan, dengan kubu oposisi menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penegakan hukum, sementara pendukung Yoon menganggapnya sebagai serangan politik.
