REGIONAL:
Suara.com - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor Urut 3, Saint Benhur Mansnandifu dan Yohan Anthon Kho, keberatan dengan moda transportasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak untuk distribusi logistik pilkada.
Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Saint-Yohan, Febrina Aulya Rabbani, dalam sidang perdana perselisihan hasil pilkada (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
Dia menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor menggunakan kapal motor Cinta Damai yang dimiliki salah seorang tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 Markus Octavianus Mansnembra dan Jimmy Carter Rumbarar Kapissa.
Pada 24 November 2024, Febri menyebut penggunaan kapal motor tersebut ditujukan untuk mendistribusikan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ke lima Distrik Kepulauan Numfor, yaitu Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Foiru, Distrik Bruyadori, dan Distrik Orkeri.
“Termohon menggunakan kapal motor Pihak Terkait tersebut tidak hanya satu kali,” kata Febri di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).
Dia menilai penggunaan kapal motor milik salah satu anggota tim sukses (timses) pasangan Markus-Jimmy oleh KPU Kabupaten Biak Numfor sebagai pelanggaran pada pelaksanaan pilkada.
"Sudah jelas terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor 2024 secara terstruktur,” ujar Febri.
Dia juga mengaku sudah melaporkan hal ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Biak Numfor tetapi tidak ditindaklanjuti.
Untuk itu, Febri meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
Dia juga meminta agar MK memerintahkan KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) se-Kabupaten Biak Numfor tanpa diikuti pasangan Markus-Jimmy.
TERPOPULER