Infografis
Suara.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) disebut-sebut sudah memiliki konsep baru untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Bahkan kabarnya, konsep tersebut sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti mengemukakan bahwa sedianya bersama Presiden Prabowo akan menggelar rapat terbatas konsep baru tersebut namun urung digelar.
"Itu baru kami sampaikan dalam bentuk tertulis dan tadi tidak sempat dibahas karena beliau ada agenda lain, tapi kami tetap meminta supaya itu segera diputuskan karena ada dua kepentingan," katanya usai ratas di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Saat ditanya kemungkinan konsep baru PPDB tersebut bakal menghapus sistem zonasi, ia enggan membocorkannya.
Bahkan, ia menegaskan tindak lanjut konsep baru PPDB masih menunggu keputusan Prabowo.
"Sampai nanti ada keputusan apakah diputuskan langsung oleh pak presiden ataukah nanti lewat sidang kabinet itu tunggu sampai pada waktunya tiba," katanya.
Sebelumnya, wacana untuk mengevaluasi pemberlakuan PPDB Zonasi tersebut disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gelar dalam rapat koordinasi (rakor) bersama Kemdikdasmen, Komisi X DPR, beserta seluruh Kepala Dinas Pendidikan.
Dalam rakor Gibran menyoroti sistem zonasi yang diakuinya masih belum optimal.
Ia bercerita saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, pernah mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan sebelumnya yang diemban oleh Nadiem Makarim.
Baca Juga: Konsep Baru PPBD di Meja Istana, Prabowo Siap Ubah Sistem Zonasi?
"Zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak-Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri," katanya.
Gibran berpendapat, sistem zonasi untuk penempatan siswa sekolah belum bisa diterapkan di semua wilayah akibat jumlah guru yang tidak merata tersebut.
Solo termasuk salah satu kota yang kesulitan menerapkan sistem zonasi. Selama menjadi Wali Kota Solo 2,5 tahun, Gibran mengaku mendapat komplain setiap tahun.
Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak Presiden Prabowo Subianto mempertahankan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Sebab, sistem zonasi sebenarnya yang paling mendekati prinsip keadilan dalam memberikan hak pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia.
"Baik pintar atau tidak, kayak atau tidak, dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi RI," kata Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti.
