Suara.com - Pagar laut di perairan Tangerang, Banten tengah menjadi sorotan. Salah satu tokoh yang paling getol menyoroti adalah mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.
Dia bahkan ikut mengawasi langsung proses pembongkaran pagar laut Tangerang yang dilakukan anggota TNI AL bersama petugas KKP pada Rabu (22/1/2025) hari ini. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Said Didu mengungkap bahwa ada kejahatan besar di balik pagar laut itu.
Ia menyebut, keberadaan pagar laut itu berpotensi mengganggu kedaulatan negara karena memiliki motif bisnis yang besar. Karenanya ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas mengungkap skandal pagar laut tersebut.
Dalam video itu, Said Didu mengungkap hasil perhitungannya. Di mana dia melihat ada plang penjualan PIK 2 terhadap pinggir laut.
"Itu sekarang dijual Rp 60 juta per meter persegi," kata Said Didu.
Dia menjelaskan, apabila satu hektare lahan dari laut diambil di daerah Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Banten. Maka, apabila dijual kembali nilainya mencapai Rp 600 miliar.
"Artinya, jika satu hektare diambil, maka dia bisa menjual per hektare Rp 600 miliar. Anda bisa bayangkan kalau dia rencana mengambil laut 1.500 hektare, kalau dikalikan sekitar 900 triliun," jelasnya.
Karenanya dia menilai, pemagaran laut yang terjadi karena ada motif bisnis di baliknya untuk meraup keuntungan yang sangat besar.
Said Didu juga menyebut, munculnya pagar laut di Tangerang itu karena adanya 'perselingkuhan' antara pejabat negara dengan cukong melalui PP 18 tahun 2021 yang ditandatangani oleh presiden saat itu yakni Joko Widodo atau Jokowi.
"Jadi ini bisnis yang sangat besar, dan saya harap Pak Prabowo mengambil langkah tegas atas perselingkuhan yang dilakukan berdasarkan PP 18 2021, yang ditandatangani oleh Joko Widodo," katanya.
Said Didu menilai persoalan pagar laut ini adalah bentuk perampokan negara atas pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Jokowi saat menjabat.
"Memang ada perampokan negara yang sedang terjadi, saya yakin tidak hanya di PIK 2. Maka, ini adalah skandal sangat besar yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan PSN yang terkait perampasan wilayah yang menghilangkan kedaulatan negara," katanya. (Moh Reynaldi Risahondua)
TERPOPULER
