Kecewa dengan Kinerja Menteri KKP Atasi Masalah Pagar Laut, Legislator Golkar Ini Pilih Lepas Lencana DPR Saat Rapat

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, melepas pin DPR saat sedang rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini, Kamis (23/1).

Aksi itu dia lakukan sebagai bentuk kecewa terhadap kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menangani masalah pagar laut di sejumlah daerah.

"Pak menteri, sekarang ini rakyat menunggu endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu lencana saya," kata Firman seraya melepas pin DPR yang semula dipasang di jasnya.

Firman juga menuturkan kalau dia malu sebagai wakil rakyat karena merasa gagal dalam lakukan pengawasan terhadap masalah itu. Terlebih saat ini muncul berbagai tudingan dari rakyat kalau ada keterlibatan pejabat terkait kepemilikan pagar tersebut.

"Malu sebagai wakil rakyat karena persoalannya sudah terlalu larut. Ini rakyat menuduh bahwa ada skenario, bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi proyek besar ini, ada apa gerangan ini? Serius pak," tutur Firman.

Dihadapan Menteri KKP, Firman meminta semua pihak untuk serius menangani masalah tersebut hingga tuntas.

"Ayo kita sama-sama, mumpung presiden kita semangat. Harapan saya DPR sudah semangat kemarin, setelah Paripurna kita diterjunkan ke lapangan pak menteri juga harusnya sama-sama semangat. Jangan sampai Pak menterinya malah kendur," pungkasnya.

Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meninjau langsung pembongkaran pagar laut di Tangerang, tepatnya di Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga, Banten, pada hari ini, Rabu (22/1/2025). Aksi tersebut dilakukan secara bersama-sama, termasuk TNI Angkatan Laut (AL).

Ada sekitar 700 personil TNI AL, 400 personil KKP, 400 orang dari Pasukan Katak Marinir, serta dibantu juga oleh puluhan perahu nelayan dan 500 nelayan Banten.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kalau pemerintah juga akan mencari pelaku dari pemagaran tersebut.

"Jadi hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari, sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan. Kita punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya melakukan pemagaran," kata Sakti saat konferensi pers di Tangerang, Rabu (22/1/2025).