Infografis
Kiara sangat menyayangkan bila tujuan KKP hanya mengejar sanksi administratif melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara pelaku kejahatan lingkungan tidak diberikan sankai lebih besar sehingga tidak memberikan efek jera.
Susan berharap KKP bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk menjerat dalang dari pembuatan pagar laut, sebagaimana yang dilakukam Kiara bersama dengan delapan organisasi di Koaliai Masyarakat Sipil.
"Tapi ya agak susah ya kalau memang melihat posisinya KKP dari awal memang bersiteguh ya administratif aja. Artinya sekali lagi kita melihat negara powerless atau tidak punya kekuatan apapun di hadapan investasi," kata Susan.
"Itulah kenapa kejadian ini kan sebenarnya membuat malu banyak kementerian ya, KKP, ATR/BPN, bahkan membuat malu presiden juga sebenarnya karena ternyata sekali lagi kita tunduk terhadap korporasi," tandas Susan.
Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan akan memberikan sanksi berupa denda kepada pemilik pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Denda yang diberikan senilai Rp18 juta untuk per km.
Diketahui, pagar laut tersebut membentang sepanjang 30 km. Artinya bila ditotal, denda yang dikenakan bisa mencapai Rp 540 juta.
"Belum tahu persis. Tergantung dari luasan. Kan 30 kilo (km) dan seterusnya dan seterusnya, per kilonya (km) Rp18 juta," kata Trenggono usai Sidang Kabinet Paripurna di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Trenggono menegaskan bahwa KKP hanya mengurus persoalan sanksi administratif. Sementara untuk unsur pidana, diserahkan kepada aparat kepolisian
"Ya kalau dari kami denda karena lebih ke arah administratif, kalau ada unsur pidananya itu ke kepolisian," kata Trenggono.
Baca Juga: 263 HGB Pagar Laut Bisa Langsung Dibatalkan, BPN Investigasi Dugaan Cacat Administrasi
Sementara itu, terkait indikasi siapa oknum yang terlibat, Trenggono menegaskan masih belum ada. Ia menegaskan hingga kini masih melakukan koordinasi.
