Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai buronan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos bisa dijerat dengan dugaan perintangan penyidikan. Pasalnya, Paulus diketahui mengganti kewarganegaraannya karena memiliki paspor Guinea-Bissau, Afrika Barat meski masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI). Terlebih, Paulus melarikan diri usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2019 lalu.
“Berkaca ke beberapa perkara, tentunya ada beberapa mashab atau beberapa pandangan bahwa persangka itu memang secara alamiah akan berusaha merintangi ya, merintangi proses yang dikenakan kepadanya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahrdhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).
Meski begitu, Tessa mengaku belum bisa memastikan pihaknya akan menjerat Paulus dengan pasal soal perintangan penyidikan atau tidak.
“Kalau terkait perintangan penyidikan atau tidak, itu nanti penyidik yang bisa menilai hal-hal apa saja yang memang dianggap dilakukan oleh yang bersangkutan untuk merintangi penyidikan yang sedang berjalan," ujar Tessa.
Dia menegaskan pihaknya saat ini masih fokus dengan pokok perkara, yaitu korupsi pengadaan KTP Elektronik yang menjerat Paulus sejak 2019 lalu.
“Fokus penyidikan yang dilakukan penyidik saat ini adalah khususnya di perkara E-KTP untuk pemenuhan unsur perkara pidana tersangka inisial PT dan MSH. Karena tinggal dua tersangka itu saja yang memang tersisa saat ini," tandas Tessa.
Penangkapan Buronan Paulus Tannos
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah terjadi penangkapan terhadap buronan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos oleh aparat penegak hukum Singapura.
“Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).
Lebih lanjut, Fitroh mengatakan pihaknya kini bekerja sama berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk membawa Paulus Tannos ke Indonesia.
![Pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto. [Suara.com/Dea]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/12/09/82626-komisioner-kpk-fitroh-rohcahyanto.jpg)
Sebab, lembaga antirasuah harus melengkapi persyaratan untuk bisa mengekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia.
Saat ini, Singapura melakukan penahanan sementara atau provisional arrest terhadap Paulus selama 45 hari terhitung sejak penangkapan pada 17 Januari 2025 lalu.
“Penangkapan oleh pihak Singapura atas permintaan Indonesia/provisional arrest,” tandas Fitroh.
Sekadar informasi, KPK menetapkan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos pada 2019 dalam kasus korupsi e-KTP.
Dia diduga melakukan kongkalikong untuk pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kementerian Dalam Negeri. Dia juga diduga mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut hingga Rp 145,85 miliar.
“Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan Terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp 145,85 miliar terkait proyek e-KTP ini,” kata Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang.
