Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA), Aminullah Siagian menanggapi soal video yang berisi rekaman suara mirip Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang belakangan viral di media sosial.
Dalam video yang beredar, suara diduga mirip SBY berkomentar tendensius terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, buntut dugaan penggusuran lahan bekas transmigrasi di Kalimantan Timur. Video itu diketahui diunggah oleh akun Instagram @pecintapdip2024dananekabrita, beberapa waktu lalu.
Dalam video itu, terdengar suara mirip SBY yang mengatakan penggusuran lahan tersebut dilakukan oleh PT BDA yang mendapat pengawalan dari anggota Brimob.
"Kepada Kapolri yang tidak saya hormati dan mungkin masih banyak lagi orang-orang sama dengan saya tidak menghormati Anda. Saya kehabisan kata-kata, karena hari ini tanggal 17 Januari 2025 ini, saya saksikan sendiri betapa biadabnya anggota Anda di wilayah Kalimantan Timur. Menggusur lahan kebun yang bibitnya itu dari dinas perkebunan dibantu pemerintah, namun diakui oleh PT BDA yang dikawal ada anggota brimob," demikian salah satu isi dari rekaman suara itu.
Menanggapi video tersebut, Aminullah menganggap jika rekaman suara yang beredar itu mengandung ujaran kebencian dan tidak mencerminkan karakter serta cara berbicara mantan Presiden SBY.
“Kami menilai, tidak mungkin suara dalam video itu milik SBY, karena cara berbicara dan narasi yang disampaikan sangat tidak sesuai dengan sikap beliau," kata Aminullah lewat keterangan tertulis dikutip pada Jumat (7/2/2025).
Sebabnya, Aminullah mendesak agar pihak kepolisian melakukan investigasi terhadap pembuat video ini. Penyebar video, lanjut Aminullah juga perlu diperiksa.
“Jika dibiarkan, video ini dapat memicu konflik antar tokoh dan merugikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo," ucapnya Aminullah.
Aminullah meyakini jika Polri mampu menguak dalang di balik beredarnya video berisi rekaman suara itu. Jika perlu, segera tangkap pihak-pihak yang bisa menimbulkan perpecahan.
“Penyebar video hoaks yang viral agar bisa diungkap ke publik karena merugikan citra Polri,” ujarnya.
