REGIONAL:
Suara.com - Pihak Istana membenarkan bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di 2025 memang masih diblokir, sebagaimana yang dikatakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan pemblokiran bukan berarti anggaran tidak ada. Ia memastikan bahwa anggaran hanya belum dibuka.
"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka," kata Hasan di kantor PCO, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Hasan mengatakan anggaran pembangunan IKN ada di Kementerian PU dan ada di Badan Otorita IKN.
Ia menegaskan kembali bahwa Presisen Prabowo Subianto juga telah berkomitmen terhadap IKN.
"Yang jelas komitmen dari presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan? Bahwa selama lima tahun ke depan presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan," kata Hasan.
"Kalau tidak salah itu Rp48 triliun komitmen selama lima tahun ke depan. Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti akan didorong yang membangunnya adalah swasta," sambung Hasan.
Anggaran IKN Diblokir
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa tidak ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di 2025.
Dody menegaskan bahwa anggaran tersebut masih diblokir.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya nggak ada," kata Dody di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Ia justru berkelakar, bila progres anggaran IKN untuk 2025 untuk makan siang.
"Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," ujarnya.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Dody memaparkan progres pembangunan IKN pada 2024.
Hingga 31 Desember 2024, progres pembangunan IKN telah mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran IKN pada tahun lalu.
Dody menjelaskan bahwa dukungan anggaran Kementerian PU untuk pembangunan IKN pada 2024 mencapai Rp 40,29 triliun.
Sebelumnya, Dody mengungkapkan, KemenPU sudah melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran sesuai dengan intruksi presiden.
Hal itu disampaikan Dody dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
"Menindaklanjuti efisiensi anggaran 2025 kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik pengembangan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan tidak prioritas dengan rincian sebagai berikut," kata Doddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp81,38 triliun dari pagu anggaran sebelumnya Rp110,5 triliun.
"Sebagaimana saya sampaikan di awal pagu Dipa kementerian PU yang semula 110,5 triliun telah diefisiensikan sebesar Rp81,38 triliun sehingga sisa total pagu setelah efisiensi adalah Rp29,57 triliun," katanya.
TERPOPULER
