Pemprov Mau Batasi Masa Sewa Rusunawa, Warga Jakarta Diminta Mulai Nyicil Beli Rumah

Suara.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Jakarta, Kelik Indrianto menyebut pihaknya ingin mendorong warga Jakarta memiliki rumah sendiri. Karena itu, pihaknya berencana melakukan pembatasan pada masa sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Dengan demikian, masyarakat nantinya bakal memiliki tahapan kepemilikan hunian (housing career) yang jelas.

"Pembatasan masa tinggal di Rusunawa sebagai upaya mendorong masyarakat mempunyai peningkatan hunian dari selaku penyewa menjadi pemilik hunian. Jadi, ada housing carrier yang jelas," ujar Kelik kepada wartawan, Minggu (9/2/2025).

Di satu sisi, Kelik menyebut pihaknya juga akan menyediakan skema kredit pemilikan rumah (KPR) kepada masyarakat yang membutuhkan. Nantinya akan ada skema KPR berupa penyaluran fasilitas pembiayaan pemilikan rumah dengan bunga lima persen dengan masa tenor selama 20 tahun.

Warga beraktivitas di salah satu unit di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta, Rabu (4/12/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

Namun, skema KPR ini hanya diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Lebih lanjut, Kelik menyebut rusunawa dibuat bagi masyarakat dengan persoalan finansial. Seiring berjalannya waktu, penghuni juga harus berupaya memperbaiki masalah ekonominya.

"Rusunawa sebagai tempat inkubasi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial, setelh penghasilannya melewati batas maksimal pendapatan sebagaimana diatur dalam Perda 1 tahun 2024, maka penghuni tersebut sudah tidak dapat lagi menempati rusunawa yang dikelola DPRKP," urai dia.

Dalam kesempatan itu, Kelik menyebutkan, pembatasan masa tinggal rusunawa berlaku setelah ada peraturan yang dibentuk pihak eksekutif Jakarta. DPRKP Jakarta lantas baru akan menyosialisasikan hal tersebut.

"Pemberlakuan masa tinggal tentunya baru diterapkan setelah habis masa berlaku surat perjanjian (SP) sewa sebelumnya, sehingga SP yang baru akan tertuang batas waktu menghuni rusun sepanjang penghuni masih sesuai dengan kriterianya dan/atau penghuni tidak melakukan pelanggaran berat/pelanggaran khusus," pungkasnya.