Suara.com - Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yakin pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berlanjut meskipun anggarannya ikut dipangkas akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Jokowi meyakini pembangunan IKN tidak akan mangkrak.
Persoalan proyek IKN saat ini tidak sesuai target akibat keterbatasan anggaran, menurut Jokowi, membangun ibukota baru memang butuh waktu lama.
"Sekali lagi IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa 10 tahun bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Ini ibu kota yang pindah. Mau pindah rumah aja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota," kata Jokowi dalam podcast di kanal YouTube Najwa Shihab dikutip Suara.com pada Rabu (12/2/2025).
Menanggapi mundurnya perpindahan kantor pemerintah pusat dari Jakarta ke IKN, Jokowi menyebut kalau tindakan seperti itu memang tidak bisa buru-buru. Dia mengatakan kalau pembangunan IKN harus sempurna secara fasilitas umum hingga akhirnya kantor pemerintahan di IKN juga bisa diisi oleh ASN.
Diakui Jokowi bahwa target tersebut memang sulit karena pemerintah membangun kota baru dari nol. Hanya saja, dia mrnekankan bahwa pembangunan IKN harus terus dilanjutkan karena telah diatur dalam undang-undang.
"Ya mengingatkan bahwa IKN ini sudah ada undang-undangnya, sudah disetujui oleh 93 persen fraksi yang ada di DPR. Saya rasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada," katanya.
Mantan politisi PDIP itu juga kembali menyinggung soal pembuatan IKN yang telah menjadi rencana lama sejak era Presiden RI pertama Ir. Soekarno. Bagi Jokowi, dirinya hanya sebagai eksekutor atau pelaksana dari rencana tersebut. Selain itu, ada pula alasan pembangunan ekonomi negara agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.
"Dan memang kalau kita melihat secara makro ekonomi, PDB ekonomi kita itu 58 persen itu berputar di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau, tapi 58 persen PDB ekonomi itu berputar di Pulau Jawa," ucapnya.
Jokowi masih yakin, keberadaan IKN bisa jadi daya dukung terhadap pulau Jawa untuk pemerataan pembangunan ekonomi.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto diketahui telah memblokir anggaran pembangunan IKN sebesar Rp14 triliun. Alhasil, proyek tersebut dihentikan sementara karena anggaran belum cair.
