Suara.com - Polisi Korea Selatan pada Selasa melakukan penggerebekan di rumah dan kantor mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min terkait dugaan keterlibatannya dalam pelaksanaan darurat militer yang ditetapkan secara singkat oleh Presiden Yoon Suk Yeol.
Lee dituduh berusaha memutuskan pasokan listrik dan air ke media yang kritis terhadap Yoon setelah darurat militer diumumkan pada 3 Desember.
Ketika memberikan kesaksian dalam sidang pemakzulan Yoon minggu lalu, Lee membantah bahwa ia menerima perintah dari presiden atau bahwa ia berusaha untuk melaksanakannya.
Penggerebekan tersebut menyasar rumah Lee serta dua kantornya, satu di Seoul dan satu di kota administrasi Sejong, serta kantor Kepala Badan Pemadam Kebakaran Nasional, Heo Suk-gon, dan wakilnya, Lee Yeong-pal.
Mantan Mendagri tersebut diduga memberikan instruksi untuk memutus aliran listrik dan air ke badan pemadam kebakaran.
Pada 26 Januari, Kejaksaan Agung Korea Selatan secara resmi mendakwa Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan memimpin pemberontakan melalui pemberlakuan darurat militer.
Dengan dakwaan tersebut, Yoon, yang ditangkap pada 19 Januari, menjadi presiden pertama di Korea Selatan yang didakwa saat menjabat dan berada dalam tahanan.
Pemimpin sementara Partai Kekuatan Rakyat, Kwon Young-se, menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengundurkan diri secara sukarela sebelum putusan pemakzulan, dengan menyatakan bahwa langkah tersebut tidak realistis dan tidak layak.
Kwon mengungkapkan pendapatnya pada hari Senin dalam sebuah forum debat yang diselenggarakan oleh Kwanhun Club, sebuah asosiasi jurnalis senior.
Dia memberikan tanggapan terkait kemungkinan Yoon mundur di tengah kekhawatiran bahwa keputusan pemecatan dapat memicu ketegangan antara berbagai faksi politik.
“Saya tidak percaya bahwa pengunduran dirinya akan menyelesaikan semua masalah ini, terlepas dari legalitas dan konstitusionalitas hal tersebut,” ujarnya. "Itu tidak pantas," tambahnya.
Kwon menegaskan bahwa keputusan Yoon untuk mengundurkan diri sepenuhnya merupakan hak pribadinya dan bukan keputusan tim hukumnya, merujuk pada pernyataan terbaru dari tim hukum yang menyebutkan bahwa mereka dapat membuat keputusan penting.
“Pilihan semacam itu secara realistis tidak dipertimbangkan, dan bahkan jika dipertimbangkan, itu bukan langkah yang tepat,” kata Kwon.
TERPOPULER
